Sanksi Lagi, Januari 2018 Semua Perusahaan Korut di China Harus Tutup

BEIJING, KOMPAS.com - Otoritas China terus menambah sanksi terhadap negara sekutunya, Korea Utara, menyusul program pengembangan senjata nuklir dan peluru kendali Pyongyang.

Sanksi terbaru yang diambil Beijing adalah memerintahkan penutupan badan-badan usaha asal Korea Utara pada bulan Januari 2018 mendatang.

Hal ini merupakan bagian dari sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa (PB) yang diberlakukan menyusul uji coba bom hidrogen keenam yang dilakukan Korut.

Informasi terbaru ini disampaikan pihak Kementerian Perdagangan China, Kamis (28/9/2017), seperti dikutip kantor berita AFP. 

Seluruh perusahaan, -termasuk usaha patungan dengan perusahaan China, memiliki waktu 120 hari untuk ditutup, terhitung dari tanggal resolusi PBB, 11 September 2017.

Baca: Bank-Bank Besar di China Mulai Hentikan Transaksi dengan Warga Korut

Pengumuman tersebut disampaikan beberapa hari setelah China memastikan bahwa Beijing akan menerapkan bagian lain dari sanksi PBB.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, China sebelumnya menerapkan sanksi berupa pembatasan ekspor produk minyak sulingan ke Korut.

Sanksi itu efektif berlaku mulai 1 Oktober 2017, termasuk larangan perdagangan tekstil dari negara tetangganya itu.

Baca: Terapkan Sanksi, China Batasi Pasokan BBM ke Korut

Penerapan sanksi PBB oleh China sangat menggigit bagi Korut.

Beijing adalah sekutu utama Pyongyang dan sekaligus menjadi mitra dagang utama. China mengambil porsi sekitar 90 persen dari angka perdagangan Korut.

Sebelumnya, Amerika Serikat telah menekan China untuk menggunakan faktor ekonominya dalam memperkuat tekanan terhadap Korut, supaya melepaskan ambisi nuklirnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson dijadwalkan mengunjungi Beijing akhir pekan ini.

Tillerson akan melakukan pembicaraan dengan diplomat tinggi China, Yang Jiechi, dan Menteri Luar Negeri Wang Yi.

Tillerson dijadwalkan membahas ketegangan nuklir Korut, masalah perdagangan, dan rencana Presiden Donald Trump ke China pada bulan November mendatang.

Informasi itu diungkapkan pihak Departemen Luar Negeri AS. Dalam perjalanan tersebut, Trump juga akan singgah di Jepang dan Korsel.