Skandal Seks Anak Meruntuhkan Pemerintahan Koalisi Islandia - Kompas.com

Skandal Seks Anak Meruntuhkan Pemerintahan Koalisi Islandia

Kompas.com - 17/09/2017, 10:09 WIB
PM Islandia, Bjarni Benediktsson AFP/Getty Images PM Islandia, Bjarni Benediktsson

REIKJAVIK, KOMPAS.com - Koalisi partai berkuasa Islandia pecah karena salah satu partai pendukung keluar setelah menuding pemerintah menutupi skandal kekerasan seksual anak selama 12 tahun oleh rekan dari ayah sang perdana menteri.

Merespons masalah tersebut, Perdana Menteri Bjarni Benediktsson pun menyerukan pemilu yang baru pada November 2017, seperti dilaporkan The Independent, Sabtu (16/9/2017).

Bright Future, salah satu dari tiga partai di tubuh pemerintahan koalisi PM Benediktsson, yang baru terbentuk sembilan bulan lalu, mengumumkan mereka menarik diri dari pemerintah.

Ada pun alasan partai tersebut keluar dari koalisi ialah karena ada "pelanggaran kepercayaan" setelah Benediktsson berupaya menutupi tuduhan keterkaitan ayahnya dalam satu kasus pedofilia atau kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual.

Pemerintah dituding membantu rekan ayah Benediktsson untuk mendapatkan "pemulihan kehormatan" dari dugaan pedofilia, yang memungkinkannya bisa melamar pekerjaan tertentu.

Berbicara kepada wartawan, Benediktsson mengatakan, "Kami telah kehilangan mayoritas (dukungan) dan saya tidak melihat apa-apa lagi yang mengindikasikan bahwa kami bisa memperoleh kembali (dukungan) itu ... saya menyerukan sebuah pemilu baru."

Baca: Jokowi Putuskan Kekerasan Seksual terhadap Anak Kejahatan Luar Biasa

PM Islandia mengatakan, dia berharap pemilu yang baru itu, yang bertujuan untuk memperkuat kembali posisi pemerintahan, bisa diadakan pada November tahun ini.

Partai Independen yang dipimpin Benediktsson dituduh menyembunyikan sebuah surat yang ditulis oleh ayahnya, Benedikt Sveinsson, yang merekomendasikan agar temannya, Hjalti Sigurjón Hauksson, bisa mendapatkan “pemulihan kehormatan”.

Pedofil Hauksson divonis pada 2004 karena telah berulang kali memperkosa anak perempuan tirinya selama 12 tahun, yakni dari usia lima tahun sampai 17 tahun.

Di Islandia, "memulihkan kehormatan" seseorang membuat dia mendapatkan lagi "status sipil"-nya, yang memungkinkan dia melamar pekerjaan tertentu tanpa penghilangan catatan kejahatannya.

Semua hal yang dibutuhkan untuk "mengembalikan kehormatan" itu adalah surat rekomendasi dari seorang teman dekat.

UU Islandia itu diperkenalkan pada tahun 1940 dan pada awalnya dirancang untuk mengembalikan hak penjahat yang dipidana agar bisa mengikuti pemilu.

Surat rekomendasi ayah dari PM Islandia itu diketahui publik untuk pertama kalainy pada Juli 2017.

Baca: Unicef Dorong Pemerintah Beri Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual

Namun, Menteri Kehakiman Sigridur Andersen, anggota Partai Independen, pada awalnya menolak untuk mengumumkan isinya sampai akhirnya ia membukanya setelah dipaksa oleh komite parlemen.

Nyonya Andersen mengatakan kepada penyiar Stod 2 bahwa dia telah memberi tahu Benediktsson tentang keterlibatan ayah dari PM itu pada Juli lalu, namun tidak memberi tahu orang lain.

Jatuhnya pemerintahan koalisi Benediktsson, yang menelan waktu dua bulan untuk bernegosiasi hingga akhirnya terbentuk pada sembilan bulan silam, datang lebih dari setahun setelah Sigmundur David Gunnlaugsson mundur karena skandal Panama Paper.

EditorPascal S Bin Saju
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM