Demi "Rangkul" China dan Rusia, AS Melunak soal Sanksi untuk Korut - Kompas.com

Demi "Rangkul" China dan Rusia, AS Melunak soal Sanksi untuk Korut

Kompas.com - 11/09/2017, 15:39 WIB
Foto tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh kantor berita Korea Utara, KCNA, pada 3 September 2017, memperlihatkan pemimpin Korut Kim Jong Un (tengah) sedang melihat pipa logam di tempat yang tak diketahui.REUTERS/KCNA Foto tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh kantor berita Korea Utara, KCNA, pada 3 September 2017, memperlihatkan pemimpin Korut Kim Jong Un (tengah) sedang melihat pipa logam di tempat yang tak diketahui.

NEW YORK, KOMPAS.com - Amerika Serikat mengajukan resolusi sanksi baru untuk Korea Utara kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Kendati demikian, AS dikabarkan melunakkan sanksi yang diajukan DK PBB 24 jam sebelum pemungutan suara, sebagai bagian untuk merangkut dukungan dari China dan Rusia

Washington selama ini menjadi negara terdepan yang mendorong tekanan internasional untuk menghukum Korut, setelah melakukan uji coba bom hidrogen. 

Awalnya, AS mengusulkan pemberlakuan embargo minyak yang ketat, sekaligus membekukan aset pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un.

Baca: AS Minta Aset Pribadi Kim Jong Un Dibekukan

Namun, pada Minggu malam (10/9/2017), sejumlah diplomat mengungkapkan, usulan pembekuan aset telah dikeluarkan dari rancangan resolusi tersebut.

Di antara konsesi lainnya, dalam rancangan itu pun sanksi yang akan berimbas kepada para pekerja Korut di luar negeri akan dilunakkan.

Pelunakan juga terjadi pada ketentuan untuk memeriksa kapal kargo yang diduga membawa muatan yang dilarang oleh PBB.

Dari lima poin krusial yang dirancang, larangan ekspor tekstil dari Korea Utara tetap ada di dalam draf tersebut.

Inggris dan Perancis - anggota Dewan Keamanan tetap bersama dengan AS, China dan Rusia - telah memberi Washington dukungan tegas.

Francois Delattre, Duta Besar Perancis untuk PBB, mengatakan kepada AFP, "tekanan maksimal hari ini dalam bentuk sanksi adalah harapan terbaik kami untuk mendorong penyelesaian politik di hari esok, dan sekaligus penangkal risiko konflik yang terbaik."

Sementara, kolega Delattre dari Inggris, Matthew Rycroft menambahkan, "untuk memberi kesempatan diplomasi untuk mengakhiri krisis ini, kita perlu DPRK (Korea Utara) mengubah arah sekarang."

"Itu berarti tekanan maksimum yang mungkin terjadi," kata Rycroft.

Tekanan terkuat dalam resolusi itu memang muncul dari Rusia dan China -dua pendukung utama Korut, yang menitikberatkan perhatian mereka terhadap kemungkinan runtuhnya rezim Kim Jong Un, dan dampak berupa eksodus pengungsi.

Selain melunak kepada Moskwa dan Beijing, Washington pun telah melupakan kemungkinan tindakan militer, atau pun memotong hubungan ekonomi dengan negara-negara yang terus memiliki hubungan dagang dengan Korut.

Selama ini, sekitar 90 persen ekspor Korut diperuntukkan bagi China.

Kim Hyun Wook, profesor di Akademi Diplomasi Nasional Korea, mengatakan kepada AFP, AS telah melunakkan pendirian karena sangat penting untuk menjaga Moskwa dan Beijing tetap berada di dalam kubunya.

"Hanya mungkin untuk mengkritik dan menegur China dan Rusia karena tidak memberlakukan sanksi, jika mereka memilih rancangan resolusi ini di DK PBB," katanya.

"Itulah mengapa saya pikir AS mencoba untuk menarik sebuah resolusi sanksi PBB, di mana China dan Rusia akan berpartisipasi, meski tidak memuaskan sepenuhnya," sambung Wook.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorGlori K. Wadrianto
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM