AS Minta Aset Pribadi Kim Jong Un Dibekukan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com -  Amerika Serikat (AS) mengusulkan pembekuan aset pribadi pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, larangan pasokan minyak, dan serangkaian sanksi baru lain terhadap negara komunis di Semenanjung Korea itu.

Rancangan resolusi ini sudah diedarkan di antara anggota Dewan Keamanan PBB menyusul uji coba kenam nuklir Korut dan peluncuran rudal yang terus berulang.

China dan Rusia diperkirakan akan menentang sanksi-sanksi lanjutan tersebut. Pyongyang mengklaim telah mengembangkan bom hidrogen dan mengancam untuk menyerang AS.

PBB sudah menjatuhkan sanksi yang sangat ketat kepada Korut untuk memaksa negara itu menghentikan program senjata nuklir mereka.

Baca: 10 Fakta tentang Kim Jong Un yang Mungkin Anda Belum Tahu

Pada Agustus lalu, sanksi baru meliputi larangan ekspor batubara dari Korut, sudah membuat negara itu kehilangan 1 miliar dolla AS atau Rp 1,35 triliun – hampir  sepertiga dari seluruh pendapatan ekspornya. Namun, beberapa jalur perdagangan tetap terbuka.

Rancangan proposal AS menyerukan larangan total atas berbagai produk minyak ke Korut dan larangan ekspor industri tekstil lainnya.

Rancangan resolusi tersebut juga meliputi usulan pembekuan aset Kim Jong Un dan pemerintah Korut, serta menerapkan larangan prjalanan terhadapnya dan pejabat senior lainnya.

AS diperkirakan akan menghadapi tantangan dari China dan Rusia, keduanya memasok minyak ke Korut dan memiliki hak veto di DK PBB.

Baca: Terungkap, Pasukan Khusus “Dilatih untuk Membunuh Kim Jong Un

Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengemukakan jumlah minyak yang diekspor negaranya ke Korut, sekitar 40.000 ton, adalah jumlah yang tidak berarti.

Dia mengatakan kepada kantor berita Perancis, AFP,  sanksi lebih lanjut bukanlah jawabannya. "Ini tidak layak ditanggapi dengan emosi dan menyudutkan Korut," katanya.

China adalah mitra dagang terbesar bagi Korut dan AS, dan mendukung sanksi terbaru terhadap Korut. Namun, China dan Rusia mendorong adanya sebuah solusi alternatif.