PBB Jatuhkan "Sanksi Paling Keras Sepanjang Satu Generasi" untuk Korut

NEW YORK, KOMPAS.com - Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyepakati sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut) terkait program-program rudal negeri itu.

Dalam sidangnya, dengan suara bulat para anggota DK PBB menyetujui sebuah resolusi yang melarang ekspor Korut dan membatasi investasi di negara tersebut.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan bahwa ini adalah "sanksi paling keras terhadap suatu negara dalam satu generasi," demikian dilaporkan BBC, Minggu (6/82017).

Korut menguji dua rudal balistik antarbenua pada Juli 2017, kemudian menyatakan bahwa sekarang mereka memiliki kemampuan untuk menyerang wilayah manapun di AS.

Namun, para ahli meragukan kemampuan rudal-rudal Korut untuk mencapai target mereka secara tepat.

Uji coba itu dikutuk oleh Korea Selatan (Korsel), Jepang dan Amerika Serikat (AS), dan mendorong disusunnya sanksi terbaru PBB ini.

Baca: Korut Klaim Sukses Uji Pertama Rudal Antarbenua, Bisa Capai Daratan AS

Diperkirakan, Korut mendapatkan sekitar 3 miliar dollar AS pendapatan setiap tahun dari ekspor batubara, bijih besi dan bahan mentah lainnya ke China – dan sanksi ini dapat menghilangkan sepertiga dari perdagangan yang merupakan satu dari setikit sumber pemasukan Korut.

Awal tahun ini, China menghentikan impor batubara untuk meningkatkan tekanan pada Pyongyang.

Namun, sanksi berulang sejauh ini selalu gagal untuk mencegah Korut melanjutkan pembangunan rudalnya.

China, satu-satunya sekutu internasional Korut dan anggota DK PBB yang memegang hak veto, kali ini mendukung resolusi tersebut.

Sebelumnya, China sering kali melindungi Pyongyang dari resolusi yang berdampak buruk terhadap Korut.

Duta Besar AS Nikki Haley imengatakan DK telah meningkatkan hukuman atas aktivitas rudal balistik Korut "ke suatu tingkat yang sangat lain."

"Hari ini DK telah berkumpul untuk memperingatkan diktator Korut," kata Haley di DK PBB setelah pemungutan suara.

"Tindakan Korea Utara yang serampangan dan tidak bertanggung jawab terbukti merupakan hal yang mahal bagi rezim tersebut," katanya sambil juga memuji sikap China.