AS dan China Sepakat Stop Semua Jenis Bisnis dengan Korea Utara

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat dan China pada Rabu (21/6/2017) menggelar pembicaraan tingkat tinggi terkait masalah Korea Utara.

Usai pembicaraan itu, Menlu AS Rex Tillerson mengaakan, pemerintah AS berkomitmen untuk membuat Korea Utara bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.

Baca: Presiden Trump Sebut Korea Utara Sebagai Rezim Brutal

Resolusi DK PBB yang dilanggar Korea Utara ini terutama adalah yang terkait larangan pengembangan program misil dan senjata nuklir.

Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk menghentikan semua jenis bisnis dengan Korea Utara.

"Kami sepakat bahwa perusahaan-perusahaan kedua negara tak akan melakukan bisnis dengan semua entitas Korea Utara terkait pelanggaran resolusi PBB," ujar Tillerson.

Sementara itu, pemerintah China menegaskan posisinya yang mendukung Semenanjuk Korea yang bebas dari senjata nuklir.

Namun, masalah nuklir Korea Utara tetap harus diselesaikan lewat dialog. Demikian pernyataan resmi yang dirilis Kedubes China di Washington DC.

Selain itu, pemerintah China kembali menegaskan penolakannya terkait langkah AS yang memasang sistem pertahanan anti-rudal di Korea Selatan.

Baca: Korut Bebaskan Mahasiswa AS yang Dihukum 15 Tahun Kerja Paksa

Pembicaraan kedua negara ini digelar di Washington di saat situasi politik kembali memanas setelah Otto Warmbier (22) mahasiswa AS yang dibebaskan dari penjara Korut akhirnya meninggal dunia.

Warmbier yang telah menjalani 18 bulan dari masa hukuman kerja paksa 15 tahun itu dibebaskan dalam kondisi koma.