Ketegangan Merebak di Myanmar Usai Penutupan Madrasah

YANGON, KOMPAS.com - Chit Tin, pria Muslim berusia 55 tahun, telah beribadah di madrasah yang sama di Yangon timur sepanjang hidupnya.

Sebagian besar hidupnya berada di bawah junta yang menekan oposisi, menghancurkan ekonomi Myanmar, dan mengubahnya menjadi negara pariah internasional

Namun, saat ayah dari empat anak itu menderita kemiskinan dan isolasi, sekolah agama Islam, yang berfungsi ganda sebagai masjid, itu tetap menjadi tempat penting komunitasnya.

Sampai akhirnya, pada bulan lalu, kelompok nasionalis Buddha menggerebek dan memaksa pihak berwenang untuk menutupnya dengan alasan tidak memiliki izin untuk beroperasi sebagai tempat ibadah.

Saat Ramadhan dimulai sekitar tiga pekan lalu, ratusan warga menerjang hujan musim hujan untuk bergabung dengan ibadah bersama di suatu jalan di dekatnya. 

Pemerintah setempat melarang acara tersebut dan mengancam mereka yang hadir dipenjara.

Baca: Tokoh Muslim Myanmar Tewas Ditembak Sepulang dari Indonesia

"Saya merasa sangat sedih, seolah langit telah runtuh," kata Chit Tin, salah satu dari sedikit umat Islam dari lingkungan sekitar yang setuju untuk berbicara dengan Reuters.

Kebanyakan warga menolak untuk membicarakan pembatasan, mengatakan bahwa mereka takut akan dampaknya.

Salah satu anggota komunitas pemuda, Moe Zaw, sekarang terancam denda atau enam bulan penjara karena tidak mendapatkan izin untuk menyelenggarakan acara ibadah itu, sesuai dengan pemberitahuan yang dia terima dari pengadilan

Penutupan sekolah agama termasuk di antara rangkaian insiden yang memicu ketegangan agama di ibu kota komersial negara tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

Meskipun beberapa kelompok garis keras Buddha yang terlibat ditangkap, pemantau hak asasi manusia mengatakan kejadian tersebut menunjukkan bagaimana pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi yang telah berumur 14 bulan berjuang untuk mengatasi diskriminasi terhadap umat Islam.

Baca: Aung San Suu Kyi Tolak Tim Pencari Fakta PBB di Myanmar

Partai berkuasa Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) tidak melibatkan kandidat

muslim manapun pada pemilihan umum 2015 yang bersejarah yang mengangkatnya ke kekuasaan atas janji modernisasi negara dan demokratisasi.