Tunisia Perpanjang Status Darurat hingga 4 Bulan Lagi

TUNIS, KOMPAS.com - Pemerintah Tunisia memperpanjang status negara dalam keadaan darurat hingga empat bulan ke depan.

Status keadaan darurat tersebut diterapkan sejak tahun 2015, ketika terjadi serangan teroris di negara itu.

Perpanjangan status dararat ini diumumkan Kantor Presiden Tunisia, di Tunis, Rabu (14/6/2017), seperti dilansir AFP. 

"Presiden Beji Caid Essebsi memutuskan pada hari Rabu untuk memperpanjang keadaan darurat selama empat bulan mulai Kamis, 15 Juni."

Demikian bunyi pengumuman yang diunggah ke laman akun media sosial Facebook, milik Kantor Kepresidenan Tunisia. 

Keadaan darurat telah terjadi sejak pengeboman oleh teroris pada November 2015 di Tunis yang menewaskan 12 sipir presiden.

Kelompok Islam mengklaim serangan tersebut, dan juga pengeboman sebelumnya pada tahun 2015 di Museum Nasional Bardo di Tunis. 

Selain itu, ada pula serangan di sebuah resor pantai dekat Sousse yang menewaskan total 59 turis asing dan seorang penjaga Tunisia.

Aksi-aksi itu merupakan bagian dari kekerasan terorisme yang mengatasnamakan jihad, sejak sebuah revolusi menggulingkan diktator Zine El Abidine Ben Ali pada tahun 2011.

Pemerintah Tunisia telah berulang kali memperbarui keadaan darurat, meskipun ada harapan bahwa keamanan telah membaik di negara Afrika Utara itu.

Seorang sumber di Kantor Presiden Tunisia, yang meminta untuk tidak diidentifikasi, sempat mengemukakan pandangannya.

Dia mengatakan, setelah serangan terakhir yang diklaim kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di London dan Manchester, Inggris, maka akan lebih baik jika Tunisia pun bersikap waspada.

Keadaan darurat memberikan kekuatan yang jauh lebih besar kepada polisi. Selain itu aturan yang melarang pemogokan dan pertemuan yang cenderung memancing kekacauan, bakal terus berlanjut.

Selain itu, dalam status ini pun pemerintah memiliki kuasa untuk "memastikan kontrol pers".

Kondisi ini juga memungkinkan Kementerian Dalam Negeri Tunisia untuk menempatkan siapa pun menjadi tahanan rumah, jika melakukan kegiatannya dianggap sebagai bahaya untuk keamanan atau ketertiban umum.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah telah menggunakan kekuatan, -tidak hanya untuk melawan terorisme, tetapi juga untuk sebuah perang korupsi yang dipublikasikan secara luas.

Sepuluh pengusaha saat ini berada di dalam tahanan rumah karena dicurigai melakukan korupsi.

Baca: Sejumlah Warga Tunisia Tuntut Hak Tak Berpuasa