Mantan Menteri Masih Terima Pensiun, Pemerintah NSW Dikecam

SYDNEY, KOMPAS.com - Pemerintah negara bagian New South Wales (NSW), Australia mendapat tekanan publik mantan menteri dari Partai Buruh Eddie Obeid yang tetap menerima uang pensiun meski sedang manjalani hukuman penjara.

Pada Desember 2016, Menteri Utama NSW ketika itu Mike Baird mengatakan, segera setelah parlemen mulai bersidang pada 2017, pemerintah akan mengusulkan perubahan UU Ketentuan Pensiun Bagi Anggota Parlemen yang sudah terbit sejak 1971.

Jika undang-undang tersebut diamandemen maka mantan anggota parlemen yang terjerat tuduhan kriminal serius setelah tidak lagi menjabat akan kehilangan hak uang pensiun mereka.

Sampai saat ini pemerintah belum mengubah undang-undang tersebut sehingga hanya anggota parlemen yang sedang menjabat saja yang akan kehilangan hak mereka jika terlibat tindak kriminal.

Anggota parlemen dari Partai Hijau NSW David Shoebridge mengatakan situasi saat ini menunjukkan ketidakbecusan pemerintah negara bagian.

"Orang ini kemungkinan akan mendapat dana ratusan ribu dolar uang negara dari pembayar pajak, dan kalau kita kadang harus mencari dana untuk pendidikan, dan sekarang melihat adanya dana negara yang diberikan kepada mantan politisi seperti ini adalah tindakan yang tidak benar," katanya.

Shoebridge mengatakan, publik memiliki hak untuk mengetahui kapan dana pensiun untuk Obeid dihentikan.

"Publik pada umumnya sudah melihat bahwa politik adalah seni rendahan, dan mereka mengira bahwa politisi tidak mau mengganggu pendapatan politisi lainnya," tambah Shoebridge.

Obeid dikenai hukuman penjara lima tahun dengan masa hukuman minimum yang harus dijalaninya adalah tiga tahun setelah dia dinyatakan bersalah menyalahkangunakan jabatan bulan Juni tahun lalu.

Menteri Utama NSW ketika itu Mike Baird mengatakan, pemerintah akan mengambil tindakan untuk mendapatkan kembali dana bantuan hukum yang digunakan membantu Obeid dalam proses hukum, segera setelah seluruh proses banding selesai.

Dana yang digunakan diperkirakan sekitar 280.000 dolar Australia sekitar Rp 2,8 miliar.

Juru bicara pemerintah negara bagian NSW mengatakan peraturan ini akan diperbaiki "dalam waktu dekat".