Sebut Terlalu Banyak Murid Muslim, Wali Kota di Perancis Didenda

PARIS, KOMPAS.com - Seorang wali kota di Perancis didenda 2.000 euro atau sekitar Rp 28 juta atas tuduhan menyebarkan kebencian dengan menyatakan, terlalu banyak siswa Muslim di sekolah-sekolah di kotanya.

Robert Menard, wali kota Beziers, yang terletak di Perancis bagian tenggara, merupakan kader Partai Front Nasional yang antiimigran, yang dipimpin oleh Marine Le Pen, kandidat presiden.

Pada 1 September 2016, bertepatan dengan hari pertama tahun ajaran baru di Perancis, Menard berkicau di Twitter bahwa dirinya menyaksikan "perubahan besar-besaran" di wilayahnya.

Itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan dugaan penggusuran populasi Kristen kulit putih Perancis oleh para pendatang asing yang Muslim.

Baca: Tolak Layani Perempuan Muslim, Restoran di Perancis Ini Dikecam

Pada 5 September, Menard mengatakan di stasiun televisi LCI, "Di sebuah kelas di pusat kota saya, sebanyak 91 muridnya adalah Muslim. Jelas, ini adalah masalah. Ada batasan untuk toleransi."

Hukum di Perancis melarang pengungkapan data yang berdasarkan kepercayaan agama atau etnik orang-orang.

Namun Menard berkilah, "Saya sekadar menggambarkan situasi di kota yang saya pimpin. Ini bukan sebuah penilaian, ini adalah fakta. Itulah hal yang bisa saya lihat."

Selain denda, pengadilan Paris juga mengganjar biaya sidang sebesar 1.000 euro atau Rp 14 juta bagi kelompok antirasis yang membawa kasus ini ke pengadilan.

Denda itu lebih tinggi dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu senilai 1.800 euro atau sekitar Rp 26 juta.

Baca: Perancis Bersatu Dukung Kaum Muslim Setelah Serangan Paris

Hakim menekankan bahwa Menard telah “mengarahkan telunjuknya pada anak-anak, yang ia gambarkan sebagai suatu beban bagi masyarakat Perancis."

Menard mengatakan naik banding atas putusan tersebut. Ia, yang sangat keras mengecam persoalan imigrasi Perancis, adalah seorang politikus independen yang didukung oleh partai ekstrem kanan Front Nasional.

Pemimpin partai ini, Marine Le Pen, akan bertarung menghadapi calon dari kelompok tengah, Emmanuel Macron, dalam putaran kedua pemilihan presiden pada 7 Mei mendatang.

Le Pen mundur sementara dari posisinya sebagai Ketua Front Nasional, dalam upaya untuk memposisikan dirinya sebagai “calon presiden untuk rakyat”.