Tanah Disita, Warga Desa di Vietnam Sandera Puluhan Polisi dan Pejabat

HANOI, KOMPAS.com - Sekelompok petani yang menyandera belasan polisi dan pejabat terkait sengketa tanah akan melawan semua upaya membebaskan para sandera.

Penyanderaan ini dimulai pada Sabtu (15/4/2017) di My Duc, pinggiran kota Hanoi ketika aparat pemerintah bentrok dengan warga desa.

Bentrokan ini terjadi setelah warga menuding perusahaan telekomunikasi milik militer menyita tanah mereka untuk kemudian dijual.

Krisis penyanderaanini merupakan bentuk perlawanan yang jarang terjadi di negara komunis itu di mana protes terhadap korupsi dan kesewenang-wenangan pejabat diatasi tindakan tegas kepolisian.

Warga setempat mengatakan, mereka menutup desa dengan memasang barikade berupa balok-balok kayu, karung pasir, dan batu bata serta melarang orang asing memasuki desa mereka.

Warga juga mengancam akan membakar rumah tempat para sandera ditahan jika pemerintah nekat memasuki desa itu.

Seorang petani perempuan, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan, warga mengambil langkah "pencegahan" itu pada Rabu (19/4/2017) malam.

Langkah tersebut diambil setelah mereka melihat tanda-tanda polisi tengah merencnakan operasi penyelamatan sandera.

"Kami menyiramkan minak ke balai desa tempat para sandera ditahan. Kami akan membakar bangunan itu jika polisi menyerang kami," kata petani itu, Kamis (20/4/2017).

Petani itu menambahkan, para sandera yang adalah para polisi dan pejabat lokal   diperlakukan dengan baik dan diberi makan tiga kali sehari.

Pada Sabtu lalu, sebanyak 38 orang polisi dan pejabat lokal disandera warga desa yang marah itu.

Tiga sandera berhasil meloloskan diri sementara 15 orang linnya sudah dibebaskan pada Senin (17/4/2017). Demikian pernyataan kepolisian Hanoi.

"Kami masih menyandera 20 orang, termasuk dua orang pejabat lokal senior," tambah petani itu.

Ini bukan kali pertama para petani Vietnam melawan ketidakadilan yang dilakukan negara kepada mereka.

Pada 2012, seorang peternak ikan menggunakan senjata rakitan untuk melawan penggusuran paksa dan melukai tujuh orang polisi.

Peternak ikan itu akhirnya dipenjara selama tujuh tahun, tetapi kasusnya menjadi simbol ketidakpuasan rakyat terhada masalah hak milik tanah.

Pada 2013, seorang pria menembak mati seorang pejabat provinsi sebelum bunuh diri. Kasus ini diduga juga terkait dengan sengketa kepemilikan tanah.