Usai Raja Teken Konstitusi Baru, Thailand Selatan Dilanda 23 Serangan

BANGKOK, KOMPAS.com - Hampir dua lusin aksi pembakaran dan serangan bom skala kecil mengguncang wilayah yang paling bergolak di Thailand selatan, Jumat (7/4/2017) dini hari.

Pejabat militer Thailand mengatakan, “serangan selepas (Kamis) tengah malam” itu membuat panik wargan dan petugas pemadam kebakaran, tetapi tidak ada korban jiwa, seperti dilaporkan kantor berita AFP.

Kekerasan, yang ditandai pembakaran ban dan perusakan puluhan tiang listrik oleh bahan peledak, terjadi beberapa jam setelah Raja Maha Vajiralongkorn meneken konstitusi baru Thailand, yang didukung junta militer, sebagai landasan menuju pemilu pada akhir 2018.

"Ada 23 insiden terjadi secara simultan di tiga provinsi di selatan dan empat distrik di Songkhla," kata Kolonel Pramote Prom-in, juru bicara militer di wilayah Thailand selatan.

Wilayah Thailand selatan yang didominasi etnis Melayu Muslim telah lebih dari satu dekade dilanda kekerasan, yang menyebabkan sedikitnya 6.800 orang tewas.

Baca juga: Raja Thailand Teken Konstitusi Baru Dukungan Militer

Kelompok pemberontak di wilayah selatan itu sering melancarkan gerakan perlawanan terhadap tentara kerajaan untuk menuntut otonomi yang lebih luas.

Masyarakat wilayah perbatasan dengan Malaysia adalah salah satu dari beberapa daerah di Thailand selatan yang menolak konstitusi baru tersebut.

Rakyat Thailand menyetujui rancangan UUD baru melalui referendum pada Agustus 2016, namun pihak istana meminta beberapa perubahan pada Januari, setelah Vajiralongkorn menggantikan mendiang ayahnya, Raja Bhumibol Aduljadej yang memimpin Thailand selama lebih dari 70 tahun.

Salah satu perubahan yang dibuat adalah soal aturan yang memungkinkan raja untuk bepergian ke luar negeri tanpa harus menunjuk seorang pejabat pelaksana tugas.

Raja Vajiralongkorn menghabiskan sebagian besar waktunya dalam beberapa tahun ini di Jerman, negara di mana ia memiliki seorang putra yang sedang mengenyam pendidikan.

Perubahan lainnya adalah penghapusan pasal yang memberikan kekuasaan kepada pengadilan konstitusi dan lembaga-lembaga lainnya saat krisis muncul secara tak terduga.

Raja Maha Vajiralongkorn menandatangani konstitusi yang didukung junta militer dan menjadi landasan penting menunju penyelenggaraan pemilu, pada Kamis (6/3/2017).

Junta Thailand telah melakukan 12 kali kudeta dalam waktu lebih dari delapan dekade. Kekuasaan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, pemimpin junta, juga diperoleh dari kudeta.

Konstitusi baru itu merupakan yang ke-20 yang disahkan di Thailand, salah satu negara kerajaan di Asia Tenggara, sejak berakhirnya monarki absolut pada tahun 1932.

Para pengritik mengatakan konstitusi baru akan memberikan suara yang lebih kuat bagi para jenderal terhadap perpolitikan Thailand selama bertahun-tahun, jika bukan puluhan tahun.

Setelah penandatanganan konstitusi baru oleh Raja Vajiralongkorn, terjadi lonjakan kekerasan skala kecil di Thailan selatan.

"Telah ada lonjakan kecil kekerasan sejak saat itu. Firasat saya adalah bahwa tadi malam adalah pembalasan atas yang diduga pembunuhan di luar hukum," kata Don Pathan, seorang analis Thailand.