Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Raja Thailand Teken Konstitusi Baru Dukungan Militer

Kompas.com - 07/04/2017, 10:15 WIB

BANGKOK, KOMPAS.com - Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, telah menandatangani konstitusi yang didukung junta militer dan menjadi landasan penting menunju penyelenggaraan pemilu, pada Kamis (6/3/2017).

Junta Thailand telah melakukan 12 kali kudeta dalam waktu lebih dari delapan dekade. Kekuasaan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, pemimpin junta, juga diperoleh dari kudeta.

Konstitusi baru itu merupakan yang ke-20 yang disahkan di Thailand, salah satu negara kerajaan di Asia Tenggara, sejak berakhirnya monarki absolut pada tahun 1932.

Para pengritik mengatakan konstitusi baru akan memberikan suara yang lebih kuat bagi para jenderal terhadap perpolitikan Thailand selama bertahun-tahun, jika bukan puluhan tahun.

Kekuasaan Vajiralongkorn juga diperkuat dengan berbagai perubahan baru-baru ini, atas permintaan istana, ke dalam RUU, yang telah disetujui dalam referendum pada Agustus 2016.

"Semoga rakyat Thailand bersatu dalam konstitusi ini untuk memelihara demokrasi dan kedaulatan mereka," kata seorang pejabat kantor panitera erajaan dalam suatu upacara yang gemerlap.

Ia berbicara mewakili raja, mantan pejabat militer yang menandatangani konstitusi dengan mengenakan baju seragam.

Jenderal Prayuth, yang mengudeta kekuasaan pada 2014, mengatakan, Thailand berada dalam perjalanan menuju pemilu dalam waktu 19 bulan seperti yang dimandatkan konstitusi.

Namun, karena ada sejumlah langkah yang harus diambil, Prayuth tidak bisa menentukan tanggal penyelenggaraan pemilu tersebut secara pasti.

"Setelah pemerintahan baru dibentuk, pemerintahan ini akan menyerahkan tugas dan menyelesaikan masa tugasnya," ujarnya melalui televisi pemerintah.

Militer Thailand sebelumnya menjanjikan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada 2015, setelah mereka merebut kekuasaan dari pemerintahan terguling PM Yingluck Shinawatra.

Yingluck adalah adik perempuan Thaksin Shinawatra, pemimpin populis yang digulingkan oleh militer dari posisi PM pada 2006. Militer berdalih, kudeta ditempuh untuk mengakhiri kekacauan politik.

Thailand menyetujui rancangan UUD baru melalui referendum pada Agustus 2016, namun pihak istana meminta beberapa perubahan pada Januari, setelah Vajiralongkorn menggantikan mendiang ayahnya, Raja Bhumibol Aduljadej yang memimpin Thailand selama lebih dari tujuh dekade.

Salah satu perubahan yang dibuat adalah soal aturan yang memungkinkan raja untuk bepergian ke luar negeri tanpa harus menunjuk seorang pejabat pelaksana tugas.

Raja Vajiralongkorn menghabiskan sebagian besar waktunya dalam beberapa tahun ini di Jerman, negara di mana ia memiliki seorang putra yang sedang mengenyam pendidikan.

Perubahan lainnya adalah penghapusan pasal yang memberikan kekuasaan kepada pengadilan konstitusi dan lembaga-lembaga lainnya saat krisis muncul secara tak terduga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com