Israel Abaikan Tuntutan PBB untuk Hentikan Bangun Permukiman

NEW YORK, KOMPAS.com - Israel telah mengabaikan tuntutan Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan pembangunan permukiman.

Utusan Khusus PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, menyampaikan hal tersebut ketika berbicara kepada 15 anggota DK PBB di New York, AS, Jumat (24/3/2017).

Mladenov menyatakan, beberapa kelompok warga Palestina juga terus menghasut kekerasan terhadap Yahudi, seperti dilaporkan Reuters.

Pemaparan Mladenov itu merupakan laporan pertamanya menyangkut penerapan resolusi DK PBB, yang disahkan pada 23 Desember 2016 dengan 14 suara mendukung dan AS menyatakan abstain.

Presiden terpilih AS saat itu, Donald Trump, dan Israel meminta Washington untuk menggunakan hak vetonya terhadap resolusi tersebut.

"Resolusi meminta Israel agar mengambil langkah-langkah 'untuk menghentikan semua kegiatan pemukiman di wilayah Palestina yang didudukinya, termasuk Jerusalem Timur.' Tak ada langkah seperti itu yang diambil selama masa pelaporan," demikian Mladenov kepada DK PBB.

Israel telah berpuluh-puluh tahun menjalankan kebijakan membangun permukiman Yahudi di wilayah yang direbut Israel pada perang tahun 1967 dengan negara-negara Arab tetangganya.

Sebagian besar negara menganggap kegiatan pemukiman Israel itu sebagai tindakan ilegal dan merupakan hambatan bagi perdamaian. Israel tidak setuju terhadap anggapan tersebut.

Palestina ingin membentuk negara independen di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Jerusalem Timur.

"Banyak kegiatan (pembangunan permukiman) yang dilakukan dalam tiga bulan terakhir ini akan lebih jauh memutus sambungan wilayah bagi masa depan (pembentukan )negara Palestina serta mempercepat pemecahan wilayah Tepi Barat," kata Mladenov soal pemukiman.

Ia menambahkan bahwa kegiatan-kegiatan pemukiman itu merupakan "salah satu hambatan utama bagi perdamaian."

AHMAD GHARABLI / AFP Dengan menggunakan telepon genggam, seorang bocah Palestina mengadikan sisa-sisa rumahnya di Qalandiya, Jerusalem yang dihancurkan pemerintah Israel, Selasa (26/7/2016).

Ia menyayangkan bahwa para pejabat Otoritas Palestina tidak mengutuk serangan-serangan terhadap Israel.

Resolusi 23 Desember 2016, yang diusung oleh Selandia Baru, Malaysia, Venezuela, dan Senegal,  satu hari setelah Mesir mundur karena tekanan dari Israel dan Trump, itu merupakan resolusi pertama yang disahkan oleh DK PBB menyangkut Israel dan Palestina dalam delapan tahun belakangan ini.