Jerman Dituduh Dukung Musuh Besar Erdogan, Fethullah Gulen - Kompas.com

Jerman Dituduh Dukung Musuh Besar Erdogan, Fethullah Gulen

Kompas.com - 20/03/2017, 07:30 WIB
AFP Turki mengancam akan perangi AS karena mendukung Fethullah Gulen (kanan).

ANKARA, KOMPAS.com - Hubungan diplomatik Jerman dan Turki berpotensi kembali memanas setelah pernyataan terbaru yang datang dari Ankara.

Ibrahim Kalin, Juru bicara Presiden Recep Tayyip Erdogan seperti dikutip Reuters, Minggu (19/3/2017), menuding Jerman mendukung Fethullah Gulen.

Gulen adalah ulama ternama Turki yang dituduh menjadi dalang kudeta militer yang gagal di Turki, tahun lalu.

Pernyataan Ankara muncul setelah Direktur Badan Intelijen Jerman Bruno Kahl dalam wawancara dengan Der Spiegel.

Saat itu Kahlmengatakan, Turki gagal meyakinkan Jerman bahwa Gulen adalah dalang kudeta gagal tersebut.

Kalin mengatakan, pernyataan Kahl merupakan bukti  Jerman ikut mendukung Gulen yang menjadi musuh Presiden Erdogan.

“Ini merupakan upaya Jerman untuk membantah kebenaran tentang informasi yang telah Turki berikan mengenai Gulen," kata dia.

"Hal tersebut menjadi bentuk dukungan mereka. Mengapa Jerman melindunginya?" sambung Kalin.

"Karena Gulen dan kelompoknya itu merupakan alat yang dapat digunakan Jerman untuk melawan Turki,” tegas dia. 

Pemerintah Turki menuding beberapa anggota gerakan keagamaan Gulen melakukan upaya kudeta yang menyebabkan hampir 300 orang tewas di Ankara dan Istanbul, Juli 2016.

Pada 15 Juli, tentara pembangkang merebut sejumlah tank, helikopter, dan pesawat tempur.

Mereka menyerang parlemen di Ankara dan menguasai jembatan Selat Bosporus di Istanbul.

Aksi tersebut adalah bagian dari upaya kudeta terhadap Pemerintah Presiden Erdogan. Namun upaya itu dapat digagalkan oleh pasukan yang masih loyal kepada Erdogan.

Gulen, yang menetap di Pennsylvania sejak 1999, telah berulangkali menampik tuduhan terlibat dalam upaya kudeta tersebut.

Namun Ankara bersikeras, Gulen adalah dalang dari kudeta itu.

Hubungan Jerman dan Turki sedang panas menyusul larangan otoritas Jerman terhadap menteri Turki untuk menggelar kampanye terkait referendum yang akan digelar bulan depan.

Erdogan berharap dapat memenangkan referendum yang akan mewujudkan ambisinya untuk mengubah sistem pemerintahan Turki dari parlementer menjadi presidensial.

Jika ambisi itu terwujud, Erdogan berpotensi memimpin Turki hingga 2029 dan memimpin perayaan satu abad lahirnya Republik Turki di tahun 2023.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorGlori K. Wadrianto
Komentar

Terkini Lainnya

'Mukjizat Tuhan Terus Bekerja dalam Orang yang Dilupakan...'

"Mukjizat Tuhan Terus Bekerja dalam Orang yang Dilupakan..."

Regional
Paus Fransiskus Nikahkan Pasangan Kru Pesawat di Tengah Penerbangan

Paus Fransiskus Nikahkan Pasangan Kru Pesawat di Tengah Penerbangan

Internasional
Cerita Idrus Marham yang Dua Kali Diusir dari Kemensos

Cerita Idrus Marham yang Dua Kali Diusir dari Kemensos

Nasional
Ini Syarat Ikut Program Rumah DP 0 Rupiah

Ini Syarat Ikut Program Rumah DP 0 Rupiah

Megapolitan
Perjalanan Anies-Sandi Mewujudkan Rumah DP 0 yang Dulu Diragukan...

Perjalanan Anies-Sandi Mewujudkan Rumah DP 0 yang Dulu Diragukan...

Megapolitan
Tokoh Oposisi Zimbabwe Tewas dalam Kecelakaan Helikopter di New Mexico

Tokoh Oposisi Zimbabwe Tewas dalam Kecelakaan Helikopter di New Mexico

Internasional
Tolak Rangkap Jabatan, Wiranto Dinilai Lebih Konsisten daripada Jokowi

Tolak Rangkap Jabatan, Wiranto Dinilai Lebih Konsisten daripada Jokowi

Nasional
Longsoran Bastem yang Tutupi Jalan Trans Sulawesi Sulit Dievakuasi

Longsoran Bastem yang Tutupi Jalan Trans Sulawesi Sulit Dievakuasi

Regional
Rumah Cimanggis yang Terancam Digusur untuk Kampus UIII Berusia Lebih dari 200 Tahun

Rumah Cimanggis yang Terancam Digusur untuk Kampus UIII Berusia Lebih dari 200 Tahun

Megapolitan
Pilkada Serentak, 7 Daerah di Jawa Barat Akan Dipimpin Pelaksana Tugas

Pilkada Serentak, 7 Daerah di Jawa Barat Akan Dipimpin Pelaksana Tugas

Regional
KPU Tak Gubris Konflik Parpol dalam Proses Verifikasi Faktual, Hanura Walk Out

KPU Tak Gubris Konflik Parpol dalam Proses Verifikasi Faktual, Hanura Walk Out

Nasional
Bertabrakan Dengan UU TNI dan Polri, UU Pilkada Perlu Direvisi

Bertabrakan Dengan UU TNI dan Polri, UU Pilkada Perlu Direvisi

Nasional
Berita Terpopuler: Swedia Bersiap Perang, hingga Skandal Trump dengan Aktris Porno

Berita Terpopuler: Swedia Bersiap Perang, hingga Skandal Trump dengan Aktris Porno

Internasional
Uniknya 'Paper Cut' Banyuwangi, dari Kebo-keboan Sampai Fitri Carlina

Uniknya "Paper Cut" Banyuwangi, dari Kebo-keboan Sampai Fitri Carlina

Regional
Rumah DP 0 di Klapa Village Dipastikan Tak Dibangun di Lahan Mangkrak

Rumah DP 0 di Klapa Village Dipastikan Tak Dibangun di Lahan Mangkrak

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM