Eropa Desak PBB Selidiki Dugaan Penyiksaan Warga Rohingya - Kompas.com

Eropa Desak PBB Selidiki Dugaan Penyiksaan Warga Rohingya

Kompas.com - 17/03/2017, 09:06 WIB
Getty Images/BBC Banyak warga Rohingya yang mengungsi ke negara tetangga, Banglades, untuk menyelamatkan diri.

GENEVA, KOMPAS.com - Uni Eropa, Kamis (16/3/2017), mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk segera mengirim misi pencari fakta ke Myanmar guna menyelidiki dugaan penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan oleh militer terhadap minoritas Rohingya.

Menurut laporan PBB bulan lalu – berdasarkan wawancara dengan warga yang selamat dan melarikan diri ke Banglades – aparat keamanan Myanmar telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan massal terhadap warga Rohingya dalam sebuah operasi.

Kekerasan tersebut justru oleh sejumlah aktivis dan kritikus dicap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan dan pembunuhan sebagai pembersihan etnis.

UE telah merancang resolusi tentang desakan tersebut dan menyerahkannya kepada Dewan Hak-hak Asasi Manusia PBB.

Rancangan itu mempertegas seruan dalam susunan sebelumnya, yang tidak memuat tuntutan agar penyelidikan internasional atas dugaan kekejaman terhadap etnis Rohingya dilakukan.

Forum dengan 27 negara anggota itu, yang saat ini sedang melaksanakan sidang selama empat pekan, akan melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi tersebut pada 23-24 Maret.

Jika disahkan, Dewan akan "segera mengirimkan misi internasional independen pencari fakta" ke Myanmar guna menyelidiki berbagai pelanggaran "untuk memastikan agar para pelaku bertanggung jawab secara penuh dan agar para korban mendapatkan keadilan".

Sekitar 75.000 orang telah mengungsikan diri dari negara bagian Rakhine di Myanmar ke Banglades sejak militer Myanmar mulai melakukan operasi keamanan pada 9 Oktober 2016.

Operasi itu dilancarkan sebagai penanganan atas tindakan, yang disebut militer sebagai serangan, oleh para pemberontak Rohingya di pos-pos perbatasan. Sembilan personel pasukan keamanan Myanmar tewas dalam insiden tersebut.

Berdasarkan permintaan Inggris, Dewan Keamanan PBB akan diberi pemaparan secara tertutup pada Jumat (17/3/2017) menyangkut situasi di negara bagian Rakhine, kata sejumlah diplomat di New York.

Resolusi yang dirancang UE berisi desakan kepada pemerintahan Aung San Suu Kyi untuk "bekerja sama secara penuh dengan misi pencari fakta, termasuk membuka akses terhadap hasil investigasi dalam negeri.”

Sejumlah pegiat mengatakan penyelidikan nasional itu tidak bisa dipercaya dan karena itu mereka menginginkan adanya penyelidikan oleh pihak internasional.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorPascal S Bin Saju
Komentar

Terkini Lainnya

'Mukjizat Tuhan Terus Bekerja dalam Orang yang Dilupakan...'

"Mukjizat Tuhan Terus Bekerja dalam Orang yang Dilupakan..."

Regional
Paus Fransiskus Nikahkan Pasangan Kru Pesawat di Tengah Penerbangan

Paus Fransiskus Nikahkan Pasangan Kru Pesawat di Tengah Penerbangan

Internasional
Cerita Idrus Marham yang Dua Kali Diusir dari Kemensos

Cerita Idrus Marham yang Dua Kali Diusir dari Kemensos

Nasional
Ini Syarat Ikut Program Rumah DP 0 Rupiah

Ini Syarat Ikut Program Rumah DP 0 Rupiah

Megapolitan
Perjalanan Anies-Sandi Mewujudkan Rumah DP 0 yang Dulu Diragukan...

Perjalanan Anies-Sandi Mewujudkan Rumah DP 0 yang Dulu Diragukan...

Megapolitan
Tokoh Oposisi Zimbabwe Tewas dalam Kecelakaan Helikopter di New Mexico

Tokoh Oposisi Zimbabwe Tewas dalam Kecelakaan Helikopter di New Mexico

Internasional
Tolak Rangkap Jabatan, Wiranto Dinilai Lebih Konsisten daripada Jokowi

Tolak Rangkap Jabatan, Wiranto Dinilai Lebih Konsisten daripada Jokowi

Nasional
Longsoran Bastem yang Tutupi Jalan Trans Sulawesi Sulit Dievakuasi

Longsoran Bastem yang Tutupi Jalan Trans Sulawesi Sulit Dievakuasi

Regional
Rumah Cimanggis yang Terancam Digusur untuk Kampus UIII Berusia Lebih dari 200 Tahun

Rumah Cimanggis yang Terancam Digusur untuk Kampus UIII Berusia Lebih dari 200 Tahun

Megapolitan
Pilkada Serentak, 7 Daerah di Jawa Barat Akan Dipimpin Pelaksana Tugas

Pilkada Serentak, 7 Daerah di Jawa Barat Akan Dipimpin Pelaksana Tugas

Regional
KPU Tak Gubris Konflik Parpol dalam Proses Verifikasi Faktual, Hanura Walk Out

KPU Tak Gubris Konflik Parpol dalam Proses Verifikasi Faktual, Hanura Walk Out

Nasional
Bertabrakan Dengan UU TNI dan Polri, UU Pilkada Perlu Direvisi

Bertabrakan Dengan UU TNI dan Polri, UU Pilkada Perlu Direvisi

Nasional
Berita Terpopuler: Swedia Bersiap Perang, hingga Skandal Trump dengan Aktris Porno

Berita Terpopuler: Swedia Bersiap Perang, hingga Skandal Trump dengan Aktris Porno

Internasional
Uniknya 'Paper Cut' Banyuwangi, dari Kebo-keboan Sampai Fitri Carlina

Uniknya "Paper Cut" Banyuwangi, dari Kebo-keboan Sampai Fitri Carlina

Regional
Rumah DP 0 di Klapa Village Dipastikan Tak Dibangun di Lahan Mangkrak

Rumah DP 0 di Klapa Village Dipastikan Tak Dibangun di Lahan Mangkrak

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM