Anggota DPR Filipina Ingin Memakzulkan Duterte - Kompas.com

Anggota DPR Filipina Ingin Memakzulkan Duterte

Kompas.com - 16/03/2017, 22:20 WIB
NOEL CELIS / POOL / AFP Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.

MANILA, KOMPAS.com – Upaya Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, yang menghalalkan berbagai cara, termasuk pembunuhan di luar hukum, dalam pemberantasan narkoba dinilai tidak manusiawi.

Bahkan langkah-langkah kontroversialnya itu dinilai oleh sebagian besar anggota parlemen negara itu sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum.

Terkait dengan itu, seorang legislator Filipina mengajukan gugatan pemakzulan terhadap Duterte, Kamis (16/3/2017), karena ribuan orang tewas dalam operasi antinarkoba dan tuduhan korupsi.

Meskipun demikian, upaya itu menghadapi perjuangan berat karena sekutu-sekutu Duterte merupakan mayoritas di Kongres.

Gugatan kali ini diajukan oleh Gary Alejano, anggota DPR.

"Kami memiliki satu keyakinan bahwa Presiden Duterte tidak layak untuk memegang jabatan tertinggi di negeri ini dan bahwa pemakzulan merupakan upaya hukum dan konstitusional terhadap situasi ini," kata Alejano seperti dilaporkan Associated Press.

Alejano mengutip lebih dari 8.000 kasus kematian tersangka narkoba dilakukan tanpa proses hukum sehingga mendesak untuk memakzulkan. Politisi oposisi lainnya mendukung seruan Alejano.

Dia  menuduh Duterte melanggar konstitusi, melakukan penyuapan, dan korupsi serta mengkhianati kepercayaan rakyat dengan tindakan-tindakannya.

Tindakan yang paling dikecam adalah penindakan keras yang memicu pembunuhan di luar hukum dan kegagalan Duterte untuk mengumumkan depositonya yang sangat banyak di bank sebagaimana yang dipersyaratkan UU negara itu.

Alejano menyatakan keyakinan bahwa Duterte tidak layak menduduki jabatan tertinggi di negara itu. Pemakzulan merupakan cara yang sah dan konstitusional untuk memperbaiki situasi di Filipina.

Meskipun jumlah legislator oposisi tidak memadai untuk memakzulkan Duterte, Alejano mengatakan ada kebutuhan untuk menghentikan kejahatan dan perbuatan Duterte yang melampaui batas.

Sepertiga suara dari 290 lebih anggota DPR diperlukan untuk dapat mengajukan gugatan itu ke Senat untuk menyidangkannya.

Lebih dari 260 anggota DPR adalah anggota blok yang pro-Duterte. 

Ketua DPR Pantaleon Alvarez, sekutu Duterte, menyebut tawaran pemakzulan itu sebagai usulan yang "bodoh" dan mengatakan, usulan itu didasarkan pada tuduhan palsu.

EditorPascal S Bin Saju
Komentar

Terkini Lainnya

'Mukjizat Tuhan Terus Bekerja dalam Orang yang Dilupakan...'

"Mukjizat Tuhan Terus Bekerja dalam Orang yang Dilupakan..."

Regional
Paus Fransiskus Nikahkan Pasangan Kru Pesawat di Tengah Penerbangan

Paus Fransiskus Nikahkan Pasangan Kru Pesawat di Tengah Penerbangan

Internasional
Cerita Idrus Marham yang Dua Kali Diusir dari Kemensos

Cerita Idrus Marham yang Dua Kali Diusir dari Kemensos

Nasional
Ini Syarat Ikut Program Rumah DP 0 Rupiah

Ini Syarat Ikut Program Rumah DP 0 Rupiah

Megapolitan
Perjalanan Anies-Sandi Mewujudkan Rumah DP 0 yang Dulu Diragukan...

Perjalanan Anies-Sandi Mewujudkan Rumah DP 0 yang Dulu Diragukan...

Megapolitan
Tokoh Oposisi Zimbabwe Tewas dalam Kecelakaan Helikopter di New Mexico

Tokoh Oposisi Zimbabwe Tewas dalam Kecelakaan Helikopter di New Mexico

Internasional
Tolak Rangkap Jabatan, Wiranto Dinilai Lebih Konsisten daripada Jokowi

Tolak Rangkap Jabatan, Wiranto Dinilai Lebih Konsisten daripada Jokowi

Nasional
Longsoran Bastem yang Tutupi Jalan Trans Sulawesi Sulit Dievakuasi

Longsoran Bastem yang Tutupi Jalan Trans Sulawesi Sulit Dievakuasi

Regional
Rumah Cimanggis yang Terancam Digusur untuk Kampus UIII Berusia Lebih dari 200 Tahun

Rumah Cimanggis yang Terancam Digusur untuk Kampus UIII Berusia Lebih dari 200 Tahun

Megapolitan
Pilkada Serentak, 7 Daerah di Jawa Barat Akan Dipimpin Pelaksana Tugas

Pilkada Serentak, 7 Daerah di Jawa Barat Akan Dipimpin Pelaksana Tugas

Regional
KPU Tak Gubris Konflik Parpol dalam Proses Verifikasi Faktual, Hanura Walk Out

KPU Tak Gubris Konflik Parpol dalam Proses Verifikasi Faktual, Hanura Walk Out

Nasional
Bertabrakan Dengan UU TNI dan Polri, UU Pilkada Perlu Direvisi

Bertabrakan Dengan UU TNI dan Polri, UU Pilkada Perlu Direvisi

Nasional
Berita Terpopuler: Swedia Bersiap Perang, hingga Skandal Trump dengan Aktris Porno

Berita Terpopuler: Swedia Bersiap Perang, hingga Skandal Trump dengan Aktris Porno

Internasional
Uniknya 'Paper Cut' Banyuwangi, dari Kebo-keboan Sampai Fitri Carlina

Uniknya "Paper Cut" Banyuwangi, dari Kebo-keboan Sampai Fitri Carlina

Regional
Rumah DP 0 di Klapa Village Dipastikan Tak Dibangun di Lahan Mangkrak

Rumah DP 0 di Klapa Village Dipastikan Tak Dibangun di Lahan Mangkrak

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM