Kamis, 23 Maret 2017

Internasional

Uganda Akui Bunuh Ratusan Warga Sipil di Istana Pemimpin Suku

Kamis, 16 Maret 2017 | 21:14 WIB
via HUFFINGTON POST Presiden Uganda Yoweri Museveni

KAMPALA, KOMPAS.com - Uganda mengakui bahwa pasukan keamanannya telah membunuh lebih dari 100 orang dalam serangan di istana pemimpin suku pada tahun lalu.

Pernyataan itu merevisi jumlah korban tewas, yang sebelumnya disebutkan hanya puluhan orang.

Namun, mereka membantah tuduhan kelompok hak asasi, yang menyatakan anak-anak termasuk di antara korban tewas, seperti dilaporkan Reuters, Kamis (16/3/2017).

Pasukan keamanan membunuh puluhan orang pada November 2016 ketika menyerbu istana Charles Wesley Mumbere, pemimpin suku Bakonzo, yang kemudian dituduh memimpin gerakan pemberontak. 

Istana itu dibakar dan Mumbere ditahan bersama puluhan pengawalnya.

Mumbere dan beberapa pengawal sejak lama dianggap melakukan pengkhianatan, pembunuhan, terorisme dan kejahatan lain, namun mereka menyangkal. Dia kemudian bebas dengan jaminan.

Pejabat berwenang sebelumnya mengatakan, 62 orang tewas dalam serangan itu.

Juru bicara pemerintah, Ofwono Opondo, mengatakan, bahwa jumlah tewas adalah 103 orang.

Namun, ia membantah laporan Human Rights Watch (HRW), lembaga pengawas hak asasi, yang menyatakan bahwa total korban tewas lebih banyak jumlahnya, setidaknya 155 orang, termasuk 15 anak-anak yang berusia antara 3 hingga 14 tahun.

HRW menemukan bukti, termasuk dari sumber-sumber rahasia dan tenaga medis yang menyaksikan peristiwa itu, bahwa para petugas keamanan telah salah memperkirakan jumlah korban yang tewas.

Petugas juga telah menghilangkan bukti atas kematian anak-anak yang menjadi korban kata laporan itu yang dirilis sebelumnya pada Rabu (15/3/2017) oleh lembaga pengawas yang berbasis di New York.

Anak-anak itu terakhir terlihat di kompleks istana, menurut keluarga mereka, berdasarkan laporan itu.

Laporan kekerasan menunjukkan keadaan yang lebih buruk daripada yang dinyatakan sebelumnya, kondisi ini dapat meningkatkan rasa khawatir di antara sekutu Eropa-nya Uganda.

Amerika Serikat dan Inggris telah memberikan bantuan dana kepada pasukan keamanan Uganda dan mereka memandang bahwa negara itu merupakan benteng yang handal untuk melakukan perlawanan terhadap militan di Afrika gtimur meskipun sering terdapat keluhan atas pelanggaran oleh pasukan.

Dalam pernyataan menanggapi laporan Human Rights Watch, Opondo membantah bahwa terdapat korban anak-anak yang tewas.

"Tidak ada bukti yang mendukung tuduhan palsu ini," katanya.

Pemimpin veteran Uganda, Presiden Yoweri Museveni (72), mengalahkan saingannya Kizza Besigye dalam jajak pendapat terakhir pada Februari 2016. Museveni berkuasa selama lebih dari tiga dasawarsa.

Penentang menuduh pemerintah sengaja memicu kekerasan di wilayah itu sebagai pembalasan bagi warganya yang melakukan penolakan atas partai yang berkuasa, pemerintah menyangkal tuduhan itu.

Anggota parlemen Uganda mengajukan petisi kepada Pengadilan Kriminal Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, untuk menyelidiki kasus kekerasan itu.

Salah satu anggota parlemen menuduh pasukan keamanan melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan".

Opondo mengesampingkan penyelidikan internasional karena serangan itu menjadi subyek dari pengadilan kejahatan.

Editor : Pascal S Bin Saju
Sumber: Ant/Reuters,