Belanda dan Turki Terancam Terlilit Krisis Diplomatik

AMSTERDAM, KOMPAS.com - Polisi antihuru-hara Belanda bentrok dengan pengunjuk rasa di kota Rotterdam setelah seorang menteri Turki diantar keluar dari negeri itu.

Polisi berkuda dan mobil water cannon digunakan untuk membubarkan sekitar 1.000 orang yang berkumpul di kantor konsulat Turki.

Kerusuhan ini terkait dengan rencana pemerintah Turki menggalang suara diaspora negeri itu menjelang referendum untuk memperluas wewenang presiden Turki yang akan digelar pada April mendatang.

Menteri urusan keluarga Fatma Betul Sayan Kaya datang ke Belanda untuk hadir dalam sebuah aksi di Rotterdam,

Sang menteri, dengan menggunakan mobil, tiba di Rotterdam pada Sabtu (11/3/2017). Namun, dia tak bisa masuk ke kantor konsulat Turki di Belanda.

Polisi malah kemudian mengantar Fatma ke perbatasan Belanda dan Jerman. Hal ini dibenarkan PM Mark Rutte pada Minggu (12/3/2017).

Sebelumnya, pemerintah Belanda juga melarang pesawat yang membawa Menlu Mevlut Cavusoglu mendarat di negeri itu.

Cavusoglu kini berada di kota Metz, wilayah utara Perancis untuk hadir dalam aksi massa pada Minggu (12/3/2017).

Situasi bertambah panas setelah Menteri Fatma lewat akun Twitternya menunjukkan kekecewaannya terhadap sikap Belanda.

"Dunia harus mengambil langkah atas nama demokrasi melawan perilaku fasis semacam ini! Perilaku terhadap seorang menteri perempuan tak bisa diterima," ujar Fatma.

Harian Hurriyet kemudian mengabarkan, Fatma akhirnya terbang pulang ke Istanbul lewat bandara Koln, Jerman.

Sementara itu, PM Turki Binali Yildirim mengataan, pemerintahannya akan mengambil langkah paling keras untuk merespon langkah Belanda itu.

Sedangkan Presiden Recep Tayyip Erdogan langsung menyebut Belanda sebagai "sisa-sisa Nazi dan fasis" karena melarang unjuk rasa warga keturunan Turki.