Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlunya Dilarang Masuk, Presiden Erdogan Sebut Belanda "Nazi"

Kompas.com - 12/03/2017, 08:32 WIB

ISTANBUL, KOMPAS.com - Pemerintah Belanda mencabut izin mendarat untuk sebuah pesawat menteri luar negeri Turki Mevlut Cavusoglu di negeri itu.

Cavusoglu mengunjungi Belanda untuk hadir dalam sebuah aksi mendukung Presiden Recep Tayyip Erdogan di kota Rotterdam.

Sementara itu, kantor berita Belanda ANP mengabarkan, aksi unjuk rasa untuk mendukung Erdogan tak jadi digelar.

Sebelumnya, wali kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb mengatakan, penggagas rencana itu sudah menarik surat izin menggelar unjuk rasa yang awalnya sudah dikirimkan ke pemerintah kota.

Sedangkan di Turki, gagalnya sang menlu mendarat di Belanda langsung dikecam Presiden Recep Tayyip Erdogan di hadapan ribuan pendukungnya di Istanbul.

"Anda bisa menghentikan pesawat menteri luar negeri kami sesuka kalian, kita lihat bagaimana pesawat-pesawat kalian saat datang ke Turki," ujar Erdogan.

"Mereka tak memahami politik atau diplomasi internasional, mereka adalah sisa-sisa Nazi, mereka adalah fasis," tambah Erdogan berapi-api.

Di ibu kota Ankara, ratusan orang berkumpul di dekat kedutaan besar Belanda, meski jalanan di sekitar bangunan itu sudah ditutup polisi.

Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Turki dan Ottoman, meneriakkan slogan-slogan anti-Belanda, dan melemparkan telur ke arah kantor kedutaan besar.

Pemerintah Turki juga mengamanan kantor konsulat Belanda, kediaman resmi duta besar, kepala kantor, dan konsulat jenderal Belanda.

Perdana menteri Belanda Mark Rutte menyebut istilah Nazi yang digunakan Erdogan untuk menyebut negaranya terlalu berlebihan.

"Saya paham mereka marah, tetapi ini semua sudah melampaui batas," ujar Rutte.

Juru bicara pemerintah Belanda mengatakan, langkah melarang menlu Turki mendarat di negeri itu adalah untuk mengurangi risiko gangguan keamanan dan ketertiban publik yang dipicu kedatanga Menlu Mevlut Cavusoglu.

Pemerintah Belanda dan Turki sedang mencari solusi yang terbaik, sebab Ankara mengabaikan adanya aturan terkait pengumpulan massa besar-besaran.

"Sebagian besar warga Belanda keturunan Turki diizinkan memberikan suara dalam referendum terkait perubahan konstitusi Turki," demikian pemerintah Belanda.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com