UE Desak Vietnam Perbaiki HAM Sebelum Ratifikasi Kesepakatan Perdagangan

BRUSSELS, KOMPAS.com — Vietnam didesak para legislator Eropa untuk memperbaiki catatan hak asasi manusia (HAM)-nya sebelum meratifikasi kesepakatan perdagangan bebas Uni Eropa (UE).

Negara komunis itu sangat membutuhkan kesepakatan tersebut setelah gagal memperoleh kesepakatan besar yang baru-baru ini dibatalkan Amerika Serikat (AS).

Para anggota parlemen Eropa menyuarakan keprihatinan mereka pada Selasa (28/2/2017) setelah sebuah Subkomisi Urusan HAM Eropa melawat ke negara di Asia Tenggara itu.

Subkomisi tersebut merekomendasikan perlunya perdebatan lebih jauh mengenai hak politik dan kebebasan berpendapat dan beragama di negara itu.

Ketua subkomisi itu mengatakan, bila Vietnam tidak memenuhi persyaratan HAM Eropa, ratifikasi kesepakatan perdagangan akan sulit diwujudkan.

Pemerintah Vietnam belum menanggapi pernyataan itu.

Kesepakatan itu, yang ditandatangani pada Desember 2015 dan mulai berlaku tahun depan, harus disetujui Parlemen Eropa dan lembaga legislatif negara-negara anggota.

Ketika para legislator Belgia menjabarkan kesepakatan itu Januari lalu, banyak pihak meragukan situasi sosial dan ekonomi Vietnam.

Vietnam adalah anggota Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), yang akan menurunkan tarif impor di Jepang dan AS.

Kesepakatan itu secara efektif tidak lagi berlaku setelah Presiden Donald Trump menyatakan AS mundur dari kesepakatan tersebut pada Januari 2017.