Capres Perancis Hadapi Proses Hukum Terkait Pekerjaan Palsu

PARIS, KOMPAS.com  - Jaksa keuangan Perancis akan mengambil langkah hukum lebih lanjut pekan ini untuk memeriksa dugaan menerima upah tanpa bekerja yang dilakukan oleh istri kandidat Presiden Francois Fillon.

Berita itu dirilis harian lokal Journal de Dimanche, Minggu (12/2/2017), mengutip sumber tanpa identitas yang melaporkan bahwa proses penindakan akan diterapkan kepada Fillon dan istrinya berwarga Inggris, Penelope.

Reutes berusaha melalukan konfirmasi terkait laporan tersebut. Namun, pihak kejaksaan dan perwakilan kandidat dari kubu konservatif itu tidak ada yang bisa mendapatkan tanggapan.

Kuasa hukum pasangan suami-istri Fillon dan Penelope juga tidak merespons pesan yang dikirim.

Fillon sendiri telah mengonfirmasi bahwa istrinya menerima upah karena memang benar-benar bekerja.

Sedangkan pengacara Fillon mempertanyakan legitimasi hukum jaksa keuangan tersebut. Sementara Fillon tetap bertahan untuk melakukan kampanye pencalonan kepresidenannya.

Jajak pendapat sejak skandal tersebut terkuak hampir tiga pekan lalu menunjukkan kejatuhan Fillon saat para pemilik hak suara berubah pikiran karena pemeriksaan hukum tersebut dilaporkan oleh mingguan satir Canard Enchaine bahwa istri Fillon membayar ratusan ribu euro sebagai pembayar pajak atas pekerjaan yang tidak dia lakukan.

Jajak pendapat sebelum skandal tersebut menunjukkan Fillon sebagai favorit pemenang Pilpres Perancis itu. Hal ini  mengindikasikan mantan perdana menteri berusia 62 tahun berada di urutan ketiga putaran pertama pada 23 April.

Menurut harian tersebut, ada dua jalan yang mungkin akan diambil.

Pertama akan mengarah pada kasus agar diperiksa oleh hakim yang bertugas untuk memutuskan apakah individu atau seseorang itu bisa diselidiki secara formal atau tidak.

Terkadang arahan tersebut dapat diajukan terhadap X (partai yang tidak disebutkan namanya), tetapi dalam kasus ini, kata surat kabar itu, akan melibatkan beberapa partai yang disebutkan namanya.

Kemungkinan jalur hukum kedua akan membawa kasus ini secara langsung sebelum diputus oleh pengadilan kriminal.

Berdasarkan skenario ini, lanjut koran tersebut, prosesnya akan dimulai lebih awal dalam 11 hari.

Saat berkampanye untuk mendapatkan tiket yang bisa mewakili partainya, Fillon menekankan bahwa dia memiliki catatan hukum yang bersih dan dia akan mengurangi hal-hal yang memboroskan keuangan pemerintah.

Pihaknya menyatakan akan mundur dan menyerahkan penyelidikan hukum sehubungan dengan skandal kerja palsu tersebut.