Di Muka Erdogan, Merkel Tekankan Pentingnya Kebebasan Berpendapat

ANKARA, KOMPAS.com - Kanselir Jerman Angela Merkel menekankan pentingnya kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat saat bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, di Ankara, Kamis (2/2/2017).

"Ketika terjadi pergolakan politik, apa pun langkah yang diambil (pemerintah) semuanya harus ditujukan untuk melindungi sistem pemisahan kekuasaan," kata Merkel dalam keterangan persnya.

"Dan yang terpenting, di atas semua itu, harus ada perlindungan atas kebebasan berpendapat dan perlindungan atas asas keberagaman dalam masyarakat," sambung dia.

"Oposisi adalah bagian dari demokrasi," tambah Merkel.

Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi Merkel sejak kudeta militer yang gagal di Turki Juli 2016.

Setelah peristiwa itu, Pemerintah Turki pun melakukan tindakan keras terhadap pihak-pihak yang dinilai menjadi ancaman bagi keamanan nasional.

Hubungan Jerman-Turki sempat menjadi tegang sejak pemerintah di Ankara mengambil tindakan keras tersebut.

Beberapa pihak di Jerman mengaku khawatir lawatan Merkel akan dipakai Pemerintah Turki sebagai alat untuk melegitimasi tindakan di Turki yang dinilai semakin otoriter.

Kudeta yang gagal tahun lalu itu dikhawatirkan bakal dipakai Turki sebagai dalih bagi untuk meredam kekuatan oposisi.

Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin sepakat untuk menggalang kerja sama lebih erat di bidang penanganan terorisme dan juga membahas krisis migran.

Erdogan menyinggung soal 40 perwira Turki -yang selama ini bekerja di fasilitas NATO di Jerman, yang dilaporkan mengajukan suaka politik di negara tersebut.

Erdogan mengatakan, pihaknya mungkin akan menyerahkan bukti permintaan suaka ini ke Jerman.

Pada Rabu (1/2/2017), Wakil PM Turki, Veysi Kaynak, mengatakan, Berlin pun melindungi apa yang disebut "organisasi teroris Gullen" (FETO).

Fethullah Gulen adalah ulama kenamaan Turki yang mengasingkan diri di Amerika Serikat, dan oleh Ankara disebut sebagai 'dalang' upaya kudeta yang gagal Juli silam.

Lebih dari 100.000 orang di Turki dipecat atau diskor dari dinas militer, polisi, PNS, atau sektor swasta atas dugaan mendukung Gulen.