Jerman Nilai Pemerintahan Trump Bakal Penuh Gejola

BERLIN, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier, harus menyiapkan diri untuk masa yang penuh gejolak saat Amerika Serikat dipimpin Donald Trump.

Menurut Reuters, Senin (23/1/2017), bahwa Steinmeier telah mengatakan, perdagangan bebas dan kerja sama trans-Atlantik untuk melawan ekstremisme dan terorisme sangat penting bagi Berlin.

Pada Agustus 2016, Steinmeier pernah mencap Trump sebagai “penyebar kebencian” (Hassprediger).

Ia menulis di harian Bild bahwa beberapa anggota pemerintahan baru AS memahami kepentingan sekutu, seperti, Jerman.

"Saya tahu, kita harus menyiapkan diri untuk masa penuh gejolak, tidak bisa diduga dan ketidakpastian," tulis Reuters mengutip Steinmeier, yang berbicara pada Minggu (22/1/2017).

"Meski demikian saya percaya, kita akan menemukan pendengar yang penuh perhatian di Washington, yang tahu bahwa bahkan negara besar juga membutuhkan mitra di dunia," katanya.

Trump dinilai meresahkan pemimpin Jerman dengan pernyataan antara lain bahwa Inggris tidak akan menjadi negara terakhir yang meninggalkan Uni Eropa dan dengan ancaman untuk menerapkan tarif tinggi pada impor dari China dan Meksiko.

Para pejabat Jerman, seperti juga pejabat Barat lainnya, menanggapi secara berbeda setelah Trump diambil sumpahnya sebagai Presiden AS ke-45 pada Jumat (20/1/2017).

Kanselir Angela Merkel, yang menghadiri pembukaan museum di luar Berlin saat pelantikan Trump, mengatakan akan mencari kompromi dengan Trump pada isu perdagangan dan pengeluaran militer.

Merkel juga akan berupaya menjaga hubungan penting antara Eropa dan AS.

Semenara Wakil Kanselir Sigmar Gabriel mengatakan, Jerman harus menyiapkan masa-masa sulit di bawah Trump.

Gabriel juga mengatakan, Eropa harus menyusun kebijakan ekonomi baru yang ditujukan untuk China jika Trump melaksanakan janji proteksionismenya.

Trump juga mengkritik keputusan Merkel pada 2015 untuk membuka perbatasan Jerman bagi pencari suaka.

Presiden Trump juga mengatakan, dia percaya aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sudah ketinggalan zaman.