Pertama, Menteri Korsel Ditahan akibat Buat Daftar Hitam Artis

SEOUL, KOMPAS.com - Kejaksaan Korea Selatan, Sabtu (21/1/2016), menahan menteri kebudayaan atas dugaan menyalahi wewenang dengan membuat daftar hitam artis, penulis dan pesohor, yang bersikap kritis terhadap presiden termakzul, Park Geun-hye.

Cho Yoon-sun (50), menjadi menteri aktif pertama yang yang dikenai penahanan, kata tim kejaksaan Korsel, seperti dilaporkan Reuters, Minggu (22/1/2017) pagi.

Cho sebelumnya menjalani pemeriksaan pada Sabtu (21/1/2017) sore. Ia menolak memberikan pernyataan kepada para wartawan.

Menteri Kebudayaan Cho Yoong-sun sebelumnya menawarkan diri untuk mundur, menurut laporan kantor berita Korsel, Yonhap.

Menurut Yonhap, Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn, yang untuk sementara menjabat sebagai presiden sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang nasib Presiden Park, akan segera menerima pengunduran diri Cho.

Park dimakzulkan bulan lalu oleh parlemen terkait skandal korupsi.

Park kemungkinan akan menjadi pemimpin pertama yang terpilih secara demokratis namun dicopot dari jabatannya jika MK mendukung pelengseran tersebut.

Para pendukung Park, Sabtu, menggelar unjuk rasa untuk menentang pemakzulan..

Dihadapkan pada krisis politik yang meluas, kalangan pemerintahan dan negara telah menggunakan daftar hitam sebagai "pedoman" untuk menerapkan hukuman kepada artis dan materi sensor, kata kantor kejaksaan khusus, pekan lalu.

Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengatakan melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu, bahwa Cho ditahan karena kejahatannya telah "diverifikasi dan ada kekhawatiran soal perusakan barang bukti".

Kejaksaan, Rabu (18/1/2017), telah meminta pengadilan mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Cho dan seorang mantan kepala staf kepresidenan, Kim Ki-choon, atas penyalahgunaan wewenang dan sumpah palsu.

Tim kejaksaan pada pekan ini memeriksa Cho dan Kim atas tuduhan bahwa mereka telah membuat daftar hitam berisi nama-nama para aktor, penulis dan tokoh-tokoh budaya lainnya, yang dianggap bersikap kritis terhadap pemerintah.

Park oleh pihak berwenang serta kalangan parlemen dituduh menekan industri hiburan sebagai balasan atas berbagai sindiran dan kritik yang mereka lancarkan.

Pada Kamis (19/1/2017), pengadilan yang sama menolak mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap pemimpin perusahaan terbesar Korea Selatan, Samsung Group, atas tuduhan penyuapan, penggelapan dan sumpah palsu dalam skandal korupsi.

Penangguhan hukuman terhadap pemimpin Samsung Group, Jay Y Lee (48), kemungkinan hanya sementara karena kejaksaan mengatakan pihaknya akan memburu kasus tersebut.