Terkait Krisis Rohingya, OKI Bakal Kirim Delegasi Tingkat Tinggi ke Myanmar

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berencana mengirim delegasi tingkat tinggi ke negara bagian Rakhine, Myanmar, untuk meninjau kondisi terkini minoritas Muslim Rohingya.

Para menteri luar negeri OKI menggelar pertemuan khusus di Kuala Lumpur, Kamis (19/1/2017). Menlu RI, Retno LP Marsudi, juga menghadiri pertemuan tersebut.

Sebuah resolusi yang dikeluarkan setelah pertemuan khusus untuk membahas krisis Rohingya itu mendesak Myanmar untuk menerima kunjungan OKI, sebagaimana dilaporkan Associated Press.

Resolusi meminta Myanmar untuk menerapkan aturan hukum, bekerja menuju solusi berkelanjutan, dan memungkinkan kembalinya para pengungsi Rohingya dengan aman, dan “tanpa hambatan dan akses tanpa syarat “ bagi penyaluran bantuan kemanusiaan ke daerah konflik di Rakhine.

Warga Rohingya dan para aktivis mengatakan, ratusan warga sipil telah tewas sejak 9 Oktober 2016 menyusul adanya serangan kepada pos polisi di perbatasan Myanmar dengan Banglades.
Serangan, yang menurut pemerintah Myanmar dilakukan oleh kelompok militan Muslim Rohingya, menewaskan sembilan petugas keamanan pos perbatasan.

Dalam operasi untuk mengejar para tersangka penyerang itu, warga Rohingya dan para aktivis mengatakan, aparat keamanan telah menyerang warga etnis minoritas Rohingya.

Aktivis HAM dan warga desa Rohingya di Rakhine menuding pasukan keamanan Myanmar melakukan pembunuhan, perkosaan, dan pembakaran rumah-rumah warga minoritas tersebut.

Akibat dari kekerasan tersebut, sekitar 65.000 pengungsi Rohingya telah menyeberang ke wilayah Bangladesh dalam tiga bulan terakhir untuk mencari perlindungan.

Pemerintah dan tentara Myanmar mengatakan mereka telah melakukan operasi untuk membersihkan wilayah Rakhine dari unsur kelompok pemberontak bersenjata.

Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengatakan penilaian independen atas situasi tersebut akan membantu pemerintah Myanmar yang menolak tuduhan pelanggaran HAM atas Rohingya.

"Dalam rangka untuk memastikan realitas tersebut, mengapa (Myanmar) tidak menerima tim independen untuk menilai apakah yang telah dikatakan benar-benar terjadi atau hanya sekedar propaganda,” kata Anifah.

“Dalam kenyataannya, (kehadiran tim independen) itu baik bagi mereka (pemerintah Myanmar)," kata Anifah kepada wartawan pada akhir pertemuan, Kamis.

Pada pembukaan pertemuan khusus itu, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, menyampaikan pidato yang intinya memperingatkan bahwa kekerasan terhadap Rohingya harus diakhiri.

Razak, selaku tuan rumah pertemuan negara-negara anggota OKI, meminta organisasi tersebut untuk  mendesak Myanmar agar menghentikan serangan atas etnis minoritas Rohingya di Rakhine.

Najib memperingatkan, kekerasan atas umat minoritas Muslim Rohingya harus segera dihentikan sebelum kelompok radikal, seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), melakukan infiltrasi dan meradikalisasi Rohingya.

“Negara-negara anggota OKI sepenuhnya menyadari bahwa organisasi teroris seperti Daesh (nama bahasa Arab untuk ISIS) bisa mengambil keuntungan dari situasi ini," katanya.

Sekretaris Jenderal OKI, Yousef Al Othaimeen, mengatakan Myanmar harus menghentikan "diskriminasi yang sedang berlangsung dan penyalahgunaan sistematis tak beralasan terhadap Rohingya."