Milisi Pro-Irak Pakai Senjata dari 16 Negara, Termasuk AS dan Iran

LONDON, KOMPAS.com – Paramiliter pro-pemerintah Irak dituduh melakukan kejahatan perang karena menggunakan senjata dari setidaknya 16 negara, termasuk Amerika Serikat dan Iran.

Tudingan itu tertuang dalam laporan Amnesty International yang dirilis pada Kamis (5/1/2016) sebagaimana dilaporkan kantor berita Agence France-Presse.

Milisi Irak tersebut dibentuk pada tahun 2014 untuk mendukung pemerintah setempat dalam memerangi kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan sejak kejahatan perang.

Komunitas Arab telah menjadi target paramiliter Irak, yang bertindak dengan impunitas penuh dalam melakukan eksekusi di luar hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kejahatan lainnya.

Amnesty memperingatkan para pemasok senjata internasional, termasuk AS, negara-negara Eropa, Rusia, dan Iran bahwa pengiriman senjata ke Irak telah jatuh ke tangan kelompok-kelompok milisi.

Para pemasok harus “menyadari fakta bahwa pengiriman senjata ke Irak membawa risiko nyata jatuh ke tangan kelompok milisi yang memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM," kata Patrick Wilcken, peneliti pengendalian senjata Amnesty.

Kelompok HAM yang berbasis di London, Inggris ini, menggunakan penelitian lapangan dan analisa atas bukti foto dan video sejak Juni 2014 terhadap dokumen senjata yang digunakan paramiliter itu.

Hasil analisis dan penelitian lapangan itu juga memperlihatkan bahwa bahwa senjata-senjata tersebut berasal dari 16 negara.

Senjata tersebut terdiri dari tank, senapan mesin, senjata laras panjang yang biasa digunakan oleh penembak jitu dan senjata itu merupakan bagian dari 100 jenis senjata yang dipakai milisi pro-Irak.

Persenjataan telah disuplai oleh lembaga negara Irak atau dengan persetujuan otoritas  negara itu. Sementara militan juga telah membeli senjata di pasar swasta, termasuk lewat penjualan daring.

Iran merupakan sponsor militer utama bagi milisi yang dituduh melakukan pelanggaran HAM serius.

Meskipun paramiliter secara resmi menjadi bagian dari Irak militer tahun lalu, Amnesty mengatakan permintaan kepada kementerian pertahanan untuk rincian mekanisme akuntabilitas tak ditanggapi.

Amnesty juga meminta negara-negara penjual senjata ke Irak untuk mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan senjata tidak jatuh ke tangan milisi pelanggar berat HAM.