Malaysia: Krisis Rohingya Menjadi Keprihatinan Regional

YANGON, KOMPAS.com — Malaysia, Senin (19/12/2016), penderitaan Muslim Rohingya di Myanmar menjadi kekhawatiran dan keprihatinan regional.

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didesak untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan menyelidiki dugaan kekejaman yang dilakukan terhadap minoritas Rohingya.

Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengatakan hal itu di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Yangon, Myanmar, Senin ini, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Anifah mengatakan, kemajuan dalam meningkatkan hak asasi manusia warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, cukup lamban.

Ia mengatakan, ada laporan tentang penangkapan yang sewenang-wenang, pembunuhan di luar hukum, dan pemerkosaan oleh tentara yang terus dilakukan.

"Kami percaya bahwa situasi tersebut sekarang menjadi keprihatinan regional dan harus diselesaikan bersama-sama," kata Anifah.

Nasib minoritas Muslim Rohingya, Myanmar, menjadi topik hangat dalam pertemuan para menteri negara bagian menyusul kekerasan yang dikecam negara-negara tetangga.

Lebih dari 27.000 warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, Banglades, sejak kekerasan terbaru dimulai pada November, seperti dilaporkan Agence France-Presse.

Mereka lari dari kekerasan militer yang sedang melakukan operasi memburu kelompok pemberontak atau militan yang telah membunuh sembilan orang di pos polisi dua bulan lalu.

Namun, warga Rohingya yang selamat dari kekerasan itu mengadukan bahwa anggota keluarga mereka telah menjadi korban pemerkosaan, pembunuhan, dan kamp mereka pun dibakar aparat.

Pengaduan warga Rohingya itu telah memicu protes di ibu kota sejumlah negara di Asia Tenggara. Malaysia sempat mendesak agar keanggotaan Myanmar di ASEAN dievaluasi.

Eksodus warga Rohingya telah menyebabkan pertikaian terbuka yang jarang terjadi di blok regional ASEAN yang biasanya mengutamakan diplomasi konsensus dan non-interferensi.

Pada Senin (19/12/2016) ini, para menteri luar negeri ASEAN mengadakan pertemuan darurat di Yangon, ibu kota Myanmar, sebelum berpindah ke Naypyidaw.

Awal Desember ini, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menuduh pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah membiarkan praktik genosida terhadap Rohingya.

Myanmar membantah tuduhan yang dinilai melecehkan itu dan menanggapi tudingan Najib dengan memanggil duta Malaysia untuk Myanmar dan melarang tenaga kerjanya ke Malaysia.