Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langgar Larangan Junta, 19 Pemimpin "Kaus Merah" Didakwa

Kompas.com - 16/12/2016, 16:11 WIB

BANGKOK, KOMPAS.com - Jaksa Agung Thailand, Jumat (16/12/2016), mendakwa 19 pemimpin kelompok oposisi "Kaus Merah" atas pelanggaran terhadap larangan pemimpin junta mengenai pertemuan politik.

Kesatuan Aksi untuk Demokrasi Menentang Kediktatoran (UDD), yang dikenal dengan Kaus Merah, menggelar unjuk rasa pada 2009 dan 2010 untuk mendukung Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta di tahun 2006.

UDD juga menggelar unjuk rasa pada 2014 saat saudara perempuan Thaksin, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, digulingkan melalui kudeta, demikian Reuters melaporkan.

Sejak merebut kekuasaan melalui kudeta pada Mei 2014, tentara penguasa mengambil kebijakan memberangus pengaruh Thaksin dan menindak tegas pegiat, wartawan dan penentang.

Penguasa melarang perkumpulan politik lebih dari lima orang dan memanggil ratusan orang untuk diperiksa.

Pendukung gerakan Kaus Merah mengatakan bahwa pemerintah secara khusus menyasar para pendukung Shinawatra. Namun, militer membantah tuduhan membidik pendukung Shinawatra.

Ke-19 pria tersebut semula ditangkap lalu dituntut oleh polisi pada Agustus atas pelanggaran terhadap larangan pertemuan politik setelah berencana mendirikan pusat pengawasan untuk memantau referendum, yang akan digelar oleh pemerintahan militer.

"Hari ini jaksa agung memerintahkan 19 orang yang semuanya bisa dituntut dan pengadilan menerima dakwaan itu. Kami akan mengajukan penangguhan," kata Winyat Chatmoontree, pengacara gerakan tersebut, kepada sejumlah wartawan.

Pemberi suara menyetujui konstitusi dukungan terkait referendum, kata pengamat, karena didorong keinginan mengetahui stabilitas politik lebih besar setelah bertahun-tahun dilanda kekacauan.

Dua pemimpin gerakan Kaus Merah, Nattawut Saikua dan Jatuporn Prompan, beberapa kali dijebloskan ke penjara sejak kudeta 2014 karena menentang pemerintahan militer.

Kedua pria itu mengkritik konstitusi militar dengan menuding akan melestarikan kekuatan militer selama beberapa tahun mendatang.

Konstitusi adalah unsur utama dalam peta jalan junta menghadapi pemilihan umum, yang disepakati digelar pada akhir 2017.

Setelah konstitusi disahkan oleh Raja Maha Vajiralongkorn, pemeirntahan junta akan memerlukan draf undang-undang yang akan menjadi pedoman proses pemilihan umum.

Thailand masih terpecah sejak Thaksin terguling pada 2006.

Pendukung Thaksin dan penentangnya bersaing meraih kemenangan di kotak suara dan di jalanan, yang sesekali juga diwarnai dengan kekerasan.

Meskipun gerakan tersebut tampaknya menerima dukungan dari mantan perdana menteri di pengasingan Thaksin, tidak semua anggota Kaus Merah mendukung perdana menteri terguling itu.

Pemimpin Kaus Merah dan pendukungnya dipenjarakan di bawah hukum yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com