Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Swedia Perintahkan Kota dan Desa Antisipasi Invasi Rusia

Kompas.com - 16/12/2016, 07:26 WIB

STOCKHOLM, KOMPAS.com - Pemerintah Swedia meminta seluruh kota dan desa di negeri itu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan invasi Rusia.

Badan Kontijensi Sipil (MSB) Swedia pekan lalu mengirimkan surat untuk para pemerintah daerah terkait masalah ini.

MSB meminta pemerintah setempat untuk menjalankan pusat operasi di bunker-bunker bawah tanah demi memastikan sirene darurat tetap bisa dioperasikan.

Selain itu, pemerintah daerah diminta agar bekerja sama dalam pelatihan perang bersama dengan angkatan bersenjata Swedia.

"Di masa perang, pasukan pertahanan sipil memiliki kewajiban yang sama dengan pasukan lain," demikian isi surat tersebut.

Surat MSB itu juga menginstruksikan agar peerintah daerah memastikan kemampuan mereka tetap berfungsi di masa-masa yang sulit.

"Dan yang paling ekstrem adalah di masa perang," lanjut surat MSB itu.

Seruan dramatis itu muncul di saat Swedia kembali ke strategi pertahanan total yang dipraktikkan semasa Perang Dingin.

Swedia merekonstruksi kembali sistem pertahanan anti-kapal perang di pesisir, menempatkan divisi lapis baja di Pulau Gotland, di Laut Baltik, dan berencana kembali memberlakukan wajib militer pada 2018.

"Ini bukan strategi baru. Kami sudah menggunakannya selama Perang Dingin dan kami akan memperkuat kordinasi terkait pertahanan sipil," kata Magnus Dyberg-Ek, pemimpin operasi pertahanan sipil MSB kepada harian Svenska Dagbladet.

"Hal yang baru adalah kondisi keamanan di negeri tetangga kami yang memburuk, dan karena itu kami harus melakukan persiapan terkait ancaman perang dan konflik," tambah Magnus.

Surat itu mengatakan, asosiasi pemerintah daerah Swedia (SKL) menyatakan sudah sepakat untuk mengawasi persiapan itu dan akan bekerja sama dengan MSB serta militer Swedia untuk menentukan kewajiban masing-masing daerah.

Beberapa hal yang akan dilakukan antara lain termasuk rencana pemeliharaan dan peningkatan kapasitas bunker-bunker darurat di seluruh negeri.

Apalagi karena tak digunakan, sudah sejak lama banyak bunker itu sudah dijual atau dibiarkan rusak begitu saja.

Namun, surat perintah MSB ini menuai kecaman dari beberapa daerah karena menganggap mereka tak mendapatkan informasi detil terkait hal-hal yang harus dilakukan.

Halaman:
Sumber Telegraph
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com