Senator Filipina: Duterte Bisa Dilengserkan karena Telah Membunuh

MANILA, KOMPAS. com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte berisiko dilengserkan dari jabatannya setelah ia mengaku pernah membunuh penjahat ketika menjabat wali kota Davao.

Dua anggota parlemen Filipina, Kamis (15/12/2016), menyatakan keterkejutan dan keprihatian mereka atas pengakuan Presiden Duterte tersebut.

Selain operasi anti-narkobanya yang menuai kecaman dari dunia internasional, berbagai pernyataan Durterte  juga kerap menimbulkan kegaduhan, demikiran Reuters.

Kali ini Duterte kembali membuat pernyataan kontroversial. Dia mengaku pernah membunuh orang dengan tangannya sendiri saat menjabat wali kota Davao.

Pengakuan Duterte disampaikan dalam sebuah pidato pada Senin (12/12/2016) malam di hadapan para pebisnis saat membahas kampanye anti-narkoba yang digelarnya.

"Di Davao, saya pernah melakukannya (membunuh) secara personal. Hal itu saya lakukan untuk menunjukan kepada polisi bahwa jika saya bisa melakukannya maka mereka juga bisa," kata Duterte.

"Dan saya suka berkeliling Davao naik sepeda motor dan berpatroli di jalanan dan mencari masalah. Saya memang mencari konfrontasi sehingga saya bisa membunuh," tambah Duterte.

Seperti biasa, Duterte kembali mengecam kritik terhadap taktik yang digunakannya untuk memberantas peredaran narkoba yang dilontarkan para aktivis HAM dan Presiden Barack Obama.

"Jika mereka mengira saya akan berhenti karena aktivis HAM dan Barack Obama, maaf saya tak akan berhenti," tambah Duterte.

"Saya melakukan (pembunuhan) secara pribadi," kata Duterte. "Jika saya bisa melakukannya mengapa Anda tidak bisa?"

Sudah lebih dari 2.000 orang telah tewas dalam operasi anti-narkoba oleh polisi sejak Duterte menjadi presiden pada Juli 2016. Hampir semua ditembak ketika mereka menolak ditangkap.

Sedangkan 3.000 kasus kematian masih berada di bawah penyelidikan polisi. Para kritikus menyebut mereka itu sebagai korban pembunuhan main hakim sendiri.

Senator Leila de Lima, seorang kritikus gigih atas Duterte, mengatakan, pengakuan presiden bisa menjadi dasar untuk parlemen memakzulkan Duterte.

"Itu merupakan pengkhianatan atas kepercayaan publik dan merupakan kejahatan besar karena pembunuhan massal tentu masuk dalam kategori kejahatan yang besar. Dan kejahatan besar adalah dasar untuk pemakzulan sesuai konstitusi," kata de Lima kepada CNN, Kamis (15/12/2016).

Sementara Senator Richard Gordon, yang mengepalai komite keadilan Senat, juga mengatakan Duterte telah membuka diri untuk menghadapi pemakzulan atas pengakuannya itu.

Sekutu Duterte di Kongres menentang upaya pemakzulan presiden.