Turki Tahan 198 Orang, Termasuk Puluhan Anggota Parlemen

ANKARA, KOMPAS.com – Polisi Turki, Senin (12/12/2016), menahan 198 pejabat Partai Demokratik Rakyat (HDP) pro Kurdi karena mereka diduga terkait dengan milisi Partai Pekerja Kurdi (PKK).

Sebanyak 198 pejabat HDP diduga bagian partai terlarang PKK dan memproduksi propaganda untuk milisi tersebut, demikian Agence France-Presse (AFP) mengutip kantor berita negara Anadolu.

Razia diadakan setelah sebuah cabang Partai Pekerja Kurdi (PKK), yaitu Elang Kebebasan Kurdistan (TAK), yag menyatakan diri bertanggungjawab atas serangan bom kembar pada Sabtu lalu (10/12/2016) di luar stadion olahraga di Istanbul.

Serangan menyebabkan 44 orang tewas dan lebih dari 100 cedera, demikian dilaporkan kantor berita Anadolu.

Beberapa jam setelahnya, jet tempur Turki melancarkan serangan udara terhadap sejumlah sasaran yang dianggap markas PKK di Irak utara.

Serangan tersebut selain menghancurkan markas PKK, juga sejumlah lokasi dan fasilitas milik PKK.

Pada Senin (12/12/2016) dini hari, seperti dilaporkan Deutche Welle, 500 polisi melalukan operasi di kota Adana, dan menangkap 25 pejabat partai HDP, demikian dilaporkan Anadolu.

Kantor berita AFP menambahkan, polisi anti teror juga menangkap 20 pejabat HDP di Istanbul, termasuk Ketua HDP Istanbul, Aysel Guzel.

Sebanyak 18 orang ditahan di Ankara, termasuk Ketua HDP Ankara, Ibrahim Binici. Aksi serupa juga dilakukan di kota Manisa dan Mersin.

Partai HDP adalah oposisi kedua terbesar di parlemen Turki. Pimpinannya sudah dipenjarakan karena tuduhan terkait dengan PKK.

Saat ini pemerintah Turki menuduh HDP jadi kaki-tangan PKK yang dianggap organisasi teroris oleh Turki, AS dan UE. Antara PKK dan pemerintah Turki sudah terjadi konflik bersenjata bertahun-tahun.

Pemerintah Turki sudah melakukan banyak penangkapan anggota HDP sejak kudeta yang gagal 15 Juli lalu, walaupun tidak ada bukti jelas bahwa HDP terkait kudeta. Sementara anggota partai itu juga menyatakan tidak terkait dengan PKK.

Sebaliknya anggota HDP mengatakan mereka sekarang jadi sasaran aksi pemerintah.

Mereka menuduh pemerintah ingin menyingkirkan mereka dari parlemen sehingga jalan terbuka bagi Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk memperluas kekuasaannya.