Teheran Mengecam Perpanjangan Sanksi AS atas Iran

TEHERAN, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengecam perpanjang sanksi Amerika Serikat terhadap negaranya.

Keputusan Washington tersebut, menurut Zarif, “membuktikan kurangnya kredibilitas pemerintah AS”, sebagaimana dilaporkan televisi Iran, Sabtu (3/12/2016).

Senat AS, Kamis (30/11/2016), memilih untuk memperpanjang sanksi kepada Iran selama 10 tahun ke depan, seperti dilaporkan Associated Press.

Berkas peraturan tentang perpanjangan sanksi baru itu siap dikirim ke Presiden Barack Obama untuk ditandatangani.

Televisi pemerintah Iran mengutip Zarif mengatakan bahwa perpanjangan saksi tersebut "menunjukkan kurangnya kredibilitas pemerintah AS" atas Iran.

Pada Jumat (2/12/2016), Bahram Ghasemi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengeluarkan pernyataan mengecam perpanjangan dan perluasan sanksi terhadap Iran.

Ghasemi mengatakan, tindakan AS itu merupakan pelanggaran nyata atas kesepakatan nuklir yang telah dicapai antara Iran dan enam kekuatan dunia pada tahun 2015.

Ghasemi mengatakan, "Presiden AS telah menyetujui kerangka kesepakatan nuklir bahwa ia akan menggunakan kekuasaannya untuk mencegah UU baru itu dan penegakan langkah-langkah yang melanggar kesepakatan, seperti tindakan terbaru di Kongres AS itu."

Perjanjian nuklir antara Iran dan enam kekuatan dunia tahun mengangkat berbagai sanksi internasional dan ditukar dengan pembatasan program nuklir oleh Iran.

Ali Akbar Salehi, Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Jumat (2/12/2016), mengatakan bahwa Iran sedang mempertimbangkan sebuah langkah yang hati-hati  bagaimana merepons sanksi AS itu.

"Kami pasti tidak akan membuat sesbuah keputusan yang emosional tapi keputusan itu akan dibuat dengan penuh kehatian-hatian, kewaspadaan, dan bijaksana," katanya.

Pada November lalu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang memiliki hak veto atau kata akhir atas semua persoalan negara, memperingatkan bahwa, "Jelas, Republik Islam Iran akan bereaksi" jika AS membaharui sanksi atas Iran.

TV Iran juga melaporkan pernyataan Presiden Iran Hassan Rouhani yang menyebutkan, semua pihak yang menandatangani kesepakatan nuklir tahun lalu harus menghormati komitmennya.

"Kesepakatan itu merupakan produk tujuh negara, dan satu negara tidak boleh merusak kesepakatan berdasarkan keinginan sendiri," kata Rouhani dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Lavrentiev.

Kesepakatan nuklir Iran melibatkan Teheran di satu sisi dan enam negara kuat di sisi lain.

Enam negara itu terdiri dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni AS, Rusia, Inggris, China, dan Perancis ditambah satu anggota tidak tetap yakni Jerman.

Kelompok enam negara kuat itu juga lebih dikenal dengan sebutan P5+1.