Perancis Minta DK PBB Gelar Sidang Khusus Bahas Aleppo

KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan, ada sekitar 16.000 warga sipil yang telah melarikan diri dari Aleppo Timur, Suriah, dalam beberapa hari ini.

Hal itu menyusul agresi pasukan pemerintah Suriah di sana.

Terkait kondisi itu, Perancis pun meminta agar diadakan sidang Dewan Keamanan PBB guna membahas keadaan di Kota Aleppo.

Dalam pernyataan tertulis Selasa (29/11/2016), Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Marc Ayrault mengatakan, ada kebutuhan mendesak bagi penghentian permusuhan dan akses untuk bantuan kemanusiaan bagi penduduk dari kota yang terkepung itu.

"Hari ini sekitar satu juta orang terkepung menurut PBB, tidak hanya di Aleppo, Homs, tetapi juga di Ghouta dan Idlib, ini adalah kenyataan dari situasi di Suriah sekarang," kata Ayrault.

"Perancis mengambil inisiatif untuk mengkonfrontasi strategi perang total yang dilancarkan rejim Suriah dan sekutunya, yang memanfaatkan situasi yang tidak menentu di AS," kata dia lagi.

"Perancis akan mempertemukan secara cepat kelompok kerabat Suriah dalam beberapa hari mendatang di Paris," kata Menlu.

"Kami juga akan meneruskan perjuangan kami di DK PBB untuk menghasilkan sebuah resolusi yang mengecam penggunaan senjata kimia oleh rejim Suriah. Ini merupakan kenyataan,” kata Menlu Ayrault lagi.

Sementara, pemantau HAM Suriah yang berbasis di Inggris mengatakan sedikitnya 10 warga sipil tewas dalam serangan udara di Bab al-Nairab.

Bab al-Nairab adalah salah satu distrik di Allepo timur yang masih dikuasai oleh pasukan pemberontak.

Aktivis dan media pemerintah Suriah Senin lalu mengatakan, pasukan pemerintah berhasil mencapai serangkaian kemenangan atas pasukan oposisi di bagian timur Aleppo.

Hal ini disebut sebagai bagian dari strategi yang tampaknya digunakan untuk membagi wilayah yang dikuasai pemberontak itu menjadi dua bagian.

Aleppo telah menjadi fokus utama militer Suriah dengan dukungan serangan udara Rusia.

Situasi di sana juga telah menimbulkan keprihatinan internasional, di mana diperkirakan sekitar 250.000 warga sipil terperangkap dalam pengepungan pemerintah membutuhkan makanan dan bantuan medis.

Di Washington, Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan kemarahan yang mendalam atas pemboman terbaru di Aleppo.

AS lantas meminta Moskow bertanggung jawab atas memburuknya keadaan di Allepo itu.