Unjuk Rasa Terkait Pemakaman Ferdinand Marcos Terus Terjadi

MANILA, KOMPAS.com - Kritik terhadap keputusan pemerintah Filipina yang memberikan pemakaman kenegaraan untuk mendiang Ferdinand Marcos terus berlanjut.

Pada Jumat (25/11/2016), sejumlah warga Filipina menggelar aksi bugil di jalanan untuk menentang keputusan pemerintah ini.

Sementara, sebagian pengunjuk rasa lainnya membawa peti jenazah palsu sebagai bentuk penolakan terhadap jasad Marcos yang dikebumikan di taman makam pahlawan Manila sepekan lalu.

Sekitar 3.000 orang berunjuk rasa di sebuah taman di pusat kota Manila untuk mendesak Presiden Rodrigo Duterte dan Mahkamah Agung Filipina memindahkan jasad Marcos dari pemakaman para pahlawan itu.

"Dikembumikannya Marcos di taman makam pahlawan melanggar tak hanya hak-hak korban tetapi seluruh konsep keadilan itu sendiri," kata Ephraim Cortez, seorang pengacara yang ikut dalam aksi ini.

Dalam aksi itu, Cortez dan puluhan pengacara lainnya mengenakan topeng wajah Marcos yang dihiasi lambang swastika merah.

Sebagian besar pengunjuk rasa adalah para mahasiswa yang meninggalkan kuliah dan turun ke jalanan meski hujan deras yang dibawa badai tropis Tokage mengguyur Manila.

Dalam salah satu aksi, sebanyak 20 mahasiswa mengenakan topeng wajah Marcos dan melepaskan seluruh pakaian mereka lalu berjalan melintasi Universitas Filipina.

Marcos meninggal dunia dalam pengasingannya di Hawaii pada 1989, tiga tahun setelah digulingkan gerakan rakyat yang mengakhiri 20 tahun kekuasaannya yang dihiasi korupsi dan pelanggaran HAM.

Sebelum mendapatkan izin pemakaman, keluarga Marcos menempatkan jasad sang diktator di dalam peti kaca di kampung halamannya di wilayah utara Filipina selama lebih dari satu dekade.

Terpilihnya Duterte, sekutu politik keluarga Marcos, membuat keinginan Marcos dikebumikan di taman makam pahlawan menjadi kenyataan.

Apalagi, Mahkamah Agung Filipina akhirnya memutuskan sebagai mantan presiden dan bekas prajurit, Marcos layak dimakamkan di sana.

Sementara itu, Duterte mengatakan, dia tak sependapat dengan para pengunjuk rasa tetapi dia mengizinkan warga menyampaikan pendapatnya.

Duterte bahkan memerintahkan kepolisian untuk tidak membubarkan unjuk rasa meski mereka tidak mengajukan izin kepada aparat keamanan.