Etnis Rohingya: Tak Berstatus, Ditindas, dan Mengungsi - Kompas.com

Etnis Rohingya: Tak Berstatus, Ditindas, dan Mengungsi

Kompas.com - 23/11/2016, 18:23 WIB
AP Photo/S Yulinnas Pada 20 Mei 2015, ratusan migran tiba di Aceh, termasuk warga etnis minoritas Rohingya, Myanmar.

YANGON, KOMPAS.com - Puluhan warga etnis minoritas Muslim Rohingya tewas dalam operasi militer sejak awal Oktober lalu.

Operasi militer itu diawali serangan sekelompok orang bersenjata tajam terhadap sebuah pos polisi di kawasan terpencil di perbatasan Myanmar-Banglades.

Alhasil, militer membalas dengan melancarkan pembersihan membabi buta yang belakangan didukung dengan penggunaan helikopter serbu.

Akses ke kawasan konflik ditutup, tetapi kisah dari sejumlah saksi menggambarkan kengerian yang terjadi di wilayah itu.

Pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran seluruh desa warga Rohingya dilakukan tentara. Klaim ini tentu saja dibantah pemerintah Myanmar.

Ini adalah babak terbaru dalam sejarah kelam sekitar satu juta orang etnis Rohingya yang dianggap sebagai imigran gelap dan tak diakui keberadaannya oleh pemerintah Myanmar.

Berikut beberapa fakta terkait suku minoritas Rohingya.

Siapa mereka?

Rohingya adalah kelompok etnis yang bisa dikatakan tak memiliki status warga negara. PBB menggambarkan Rohingya adalah etnis yang paling tertindas di dunia.

Menggunakan bahasa dengan dialek hampir sama dengan warga Chittagong, Banglades, warga Rohingya dipandang sebagian warga Myanmar sebagai imigran gelap dan disapa dengan sebutan "Bengali".

Marjinalisasi ini terus terjadi meski sebagian besar warga Rohingya itu sudah hidup di Myanmar selama beberapa generasi.

Sebagian besar dari mereka tinggal di negara bagian Rakhine yang terbelakang.

Tak diakuinya mereka sebagai warga negara Myanmar membuat etnis Rohingya sulit untuk bergerak dan bekerja.

Badan PBB urusan pengungsi, UNHCR, mengatakan, lebih dari 120.000 orang Rohingya mengungsi sejak kekerasan bernuansa religius pecah pada 2012.

Tahun lalu, ribuan warga Rohingya terlunta-lunta di tengah lait setelah rute penyelundupan manusia yang melewati Thailand terbongkar.

Aparat keamanan juga menemukan sejumlah kuburan masal di tengah hutan yang berada di perbatasan dengan Malaysia.

Saat ini terdapat sekitar 300.000 orang Rohingya yang hidup di pesisir selatan Banglades yang berbatasan dengan Myanmar.

Sebagian besar dari mereka selama beberapa dekade terakhir memilih untuk pergi ke Myanmar.

Banglades kini hanya mau menampung sedikit sekali pengungsi dan secara reguler menghalangi warga Rohingya yang mencoba melintasi perbatasan.

Apa yang terjadi?

Pada 9 Oktober lalu, sekelompok orang bersenjata tajam menyerang pos perbatasan Myanmar dan menewaskan sembilan orang polisi.

Setelah menewaskan para polisi itu, kesembilan orang tersebut kabur sambil membawa senjata api rampasan.

Usai kejadian itu, tentara dikirimkan ke daerah tersebut dan berjanji akan memberantas perlawanan di sana.

Dalam bentrokan awal hampir 30 orang warga sipil tewas. Jumlah korban tewas terus bertambah di saat tentara terus membersihkan desa-desa terpencil.

Pemerintah Myanmar menyebut serangan terhadap pos perbatasan adalah sebuah pemberontakan.

Pemerintah awalnya menuduh seorang militan yang dilatih Taliban Pakistan memimpin serangan dan menggerakkan ratusan warga Rohingya untuk mencapai tujuannya.

Namun, sulit untu memverifikasi seluruh klaim itu, meski sebuah video yang memperlihatkan orang-orang bersenjata dimunculkan untuk mendukung klaim pemerintah.

Apa yang dilakukan Aung San Suu Kyi?

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi sejauh ini belum bersikap atau bersuara terkait kerusuhan terbaru ini.

Dalam kunjungannya ke Jepang bulan lalu, Suu Kyi menjanjikan investigasi menyeluruh terkait kekerasan di Rakhine.

Namun, dia menghindari pernyataan yang bernada mengkritik militer yang mengendalikan semua hal yang berkaitan dengan keamanan negara.

Pemerintah Myanmar memang tak mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis negeri tersebut.

Dasarnbya adalah undang-undang 1982 yang mengharuskan etnis minoritas harus membuktikan mereka sudah mendiami Myanmar sebelum 1923 atau sebelum Perang Anglo-Burma pertama.

Jika mereka bisa membuktikan keberadaan sebelum 1823 maka anggota etnis tersebut berhak mendapatkan status warga negara Myanmar.

EditorErvan Hardoko
SumberAFP
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM