Houthi dan Saudi Sepakati Gencatan Senjata, Kubu Hadi Protes

ABU DHABI, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Selasa (15/11/2016), mengatakan, pemberontak Houthi di Yaman dan koalisi Arab Saudi telah menyepakati sebuah gencatan senjata mulai Kamis (17/11/2016).

Kerry mengeluarkan pernyataannya pada saat Washington berusaha mengakhiri perang sebelum Presiden Barack Obama mengakhiri masa jabatannya pada Januari 2017, seperti dilaporkan Reuters.

Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional justru menolak langkah itu karena merasa tidak dilibatkan.

Meski demikian,  pemerintah Yaman yang berbasis di Aden kemungkinan tidak punya pilihan lain jika Arab Saudi, yang mendukung Presiden Abdu Rabbo Mansour Hadi secara militer dan finansial itu mendukung langkah tersebut.

Lebih dari 10.000 orang telah tewas dan lebih dari tiga juta lainnya mengungsi selama perang saudara yang telah berlangsung selama 20 bulan ini.

Perang saudara di Yaman dibayangi oleh konflik Suriah, yang telah berlangsung lebih dari lima tahun ini,  namun menyebabkan sebuah bencana kemanusiaan.

Kerry mencari sebuah terobosan untuk mengakhiri pertempuran antara pemberontak Houthi yang didukung Iran dengan Presiden Yaman, Abdu Rabbo Mansour Hadi yang didukung oleh Arab Saudi.

Lawatan Kerry itu diperkirakan merupakan yang terakhir ke wilayah Teluk sebelum masa pemerintahan Obama berakhir Januari yang akan datang.

Berbicara setelah mengikuti pertemuan di Oman, negara dekat dengan pihak Houthi, dan di Uni Emirat Arab, anggota kunci koalisi Arab Saudi, Kerry mengatakan bahwa dia telah memberi dokumen yang mencantumkan gencatan senjata dan kesepakatan damai kepada Houthi.

Menurut Kerry, perwakilan Houthi dalam pertemuan di Oman pada Senin malam lalu, telah menyepakati gencatan senjata mulai Kamis.

"Dan sejauh ini pihak Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, keduanya sepakat untuk mencoba berjalan maju dengan hal ini," ujarnya.

Jedah kemanusiaan akan memiliki peraturan yang sama dengan yang sebelumnya, yang dilakukan pada April lalu hingga akhir Agustus, saat pertemuan damai di Kuwait yang diprakarsai PBB berakhir tanpa kesepakatan.

Oman mengonfirmasi, para perwakilan dari Sana’a, ibu kota Yaman yang dikendalikan oleh Houthi, sepakat untuk mematuhi gencatan senjata itu dengan syarat jika pihak lainnya juga mematuhinya.

Kantor berita ONA, mengutip pejabat kementerian luar negeri, melaporkan, pertemuan damai akan dilanjutkan pada akhir November dengan dasar rencana yang diajukan Duta PBB untuk Yaman, Ismail Ould Cheikh Ahmed.

Menurut Kerry, para pihak “telah sepakat untuk bekerja demi pembentukan sebuah pemerintahan bersama yang aman dan terlindungi di Sana’a”.

Namun Menlu Yaman Abdel Malek Al Mekhlafi mengatakan, pengumuman Kerry itu belum dikoordinasikan dengan pemerintahnya.

Yaman merupakan sebuah permasalahan keamanan bagi AS, sebagian dikarenakan kuatnya Al Qaeda di negara itu.