Sebulan Kendalikan Rakhine, Militer Myanmar Tewaskan 69 Warga Rohingya

YANGON, KOMPAS.com - Sejak militer Myanmar dikerahkan ke negara bagian Rakhine, wilayah utara negeri itu, hampir 70 orang tewas akibat kekerasan.

Militer dikerahkan ke wilayah perbatasan dengan Banglades, yang banyak dihuni warga Muslim, menyusul serangan terhadap seorang pos perbatasan pada 9 Oktober lalu..

Kekerasan semakin meningkat setelah militer dikerahkan ke kawasan itu dan pada akhir pekan lalu, tentara menewaskan lebih dari 30 orang dalam baku tembak selama dua hari.

Dalam baku tembak itu, untuk pertama kalinya militer Myanmar menggunakan helikopter serbu yang dipersenjatai senapan mesin.

Akun Facebook kantor panglima angkatan darat menyebut perburuan para tersangka sudah mengakibatkan 69 orang Bengali tewas dan 234 orang lainnya terluka anrara 9 Oktober hingga 14 November.

Nama Bengali digunakan pemerintah dan aparat keamanan Myanmar untuk menyebut etnis minoritas Rohingya yang keberadaan tak diakui pemerintah setempat.

"Tujuh prajurit, termasuk seorang perwira dan 10 polisi kehilangan nyawa," tambah akun Facebook itu.

AD Myanmar sejauh ini sangat merahasiakan operasi mereka di kawasan itu dan membantah laporan para aktivis yang menyebut tentara membunuh warg sipil, memperkosa perempuan, dan membakar rumah warga.

Sulitnya akses ke kawasa operasi membuat para jurnalis, terutama dari luar negeri, dan para pengamat independen kesulitan untuk melakukan verifikasi semua laporan pemerintah dan tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan tentara.

Kantor panglima AD Myanmar juga membantah pernyataan Human Rights Watch (HRW) yang menyebut tentara membakar 400 bangunan di tiga desa berpenduduk etnis Rohingya.

Untuk memperkuat pernyataannya itu, HRW melengkapi laporannya dengan menggunakan foto satelit.

AD Myanmar menyebut "hanya" 227 bangunan yang terbakar itupun dilakukan etnis Rohingya yang ditujukan untuk mendiskreditkan tentara.

Kekerasan yang masih terus berlangsung di Rakhine menjadi ujian berat untuk pemerintahan Aung San Suu Kyi sekaligus mempertanyakan kemampuan pemerintahan sipil mengendalikan militer.