Hillary Unggul "Tipis" dari Trump di Jajak Pendapat Nasional Terakhir

NEW YORK, KOMPAS.com - Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Hillary Clinton unggul tipis 3-4 poin dalam dua survei nasional terakhir yang digelar dua hari jelang hari pemungutan suara.

Survei yang digelar oleh salah satu lembaga survei paling prestisius NBC/Wall Street Journal memberikan keunggulan empat poin bagi Hillary.

Hillary pun memimpin dengan 44 persen berbanding 40 persen yang diraih kompetitornya dari Partai Republik Donald Trump.

Sementara itu, dalam survei lain yang digelar Politico/Morning Consult, mantan Menteri Luar Negeri AS ini unggul tipis tiga poin dengan raihan 45 persen.

Konsisten memimpin walau relatif tipis menjadikan Hillary tetap sebagai favorit kuat untuk menjadi Presiden wanita pertama di AS.

Hanya saja, keunggulan Hillary tidaklah begitu aman karena tingginya jumlah pemilih yang memutuskan tidak mendukung kedua capres itu.

Sekitar 8-10 persen memilih mengalihkan suaranya ke capres partai kecil yaitu Gary Johnson dari Partai Libertarian dan Jill Stein dari Partai Hijau.

Tingginya jumlah pemilih partai kecil dan masih adanya sepersekian persen pemilih yang belum kunjung memutuskan pilihannya menjadi cerminan betapa tidak populernya Hillary maupun Trump.

Kesimpulan lain dari kedua survei ini adalah Hillary kelihatannya telah berhasil menahan laju momentum Trump yang hampir mengejarnya di satu minggu terakhir masa kampanye.

Perolehan angka taipan real estat itu mulai mentok di kisaran angka 40-42 persen menggambarkan kesulitan yang dihadapi Trump untuk memperluas basis dukungan.

Pebisnis berusia 70 itu mendapat dukungan tinggi di kalangan pemilih pria berkulit putih yang tidak berpendidikan universitas.

Namun, Trump tidak kunjung didukung oleh pemilih wanita, pemilih kulit putih berpendidikan universitas, pemilih di daerah suburban, dan tentunya pemilih minoritas Hispanik dan Afro-Amerika.

Kelompok yang terakhir tersebut kerap dibuat geram oleh pernyataan retorik anti-imigran yang dilontarkan Trump.