Tokoh Kristen Sekutu Hezbollah Jadi Presiden Lebanon

BEIRUT, KOMPAS.com - Anggota Parlemen Lebanon, Senin (31/10/2016), memilih dan melantik mantan Panglima Angkatan Darat Michel Aoun menjadi presiden ke-13 negara itu.

Pelantikan Aoun mengakhiri kekosongan politik 2,5 tahun. Aoun adalah memimpin Gerakan Patriotik Bebas (FPM), blok Kristen terbesar di Parlemen Lebanon.

Kantor berita Agence France-Presse melaporkan, Aoun berjanji untuk melindungi negara dari dampak perang saudara di Suriah, yang telah memicu gelombang pengungsian ratusan ribu orang ke Lebanon.

Pria berusia 81 tahun itu terpilih sebagai presiden dalam sidang parlemen Lebanon yang berlangsung alot, hingga empat putaran pada hari yang sama.

Lebanon berjalan tanpa dipimpin seorang presiden sejak Mei 2014, yaitu ketika mantan Presiden Michel Suleiman mengakhiri jabatan enam tahunnya.

Sepeninggal Suleiman, parlemen telah selama 45 kali mencoba menggelar sidang untuk memilih pengganti presiden namun tidak pernah mencapai kuorum.

Ratusan ribu pendukung Aoun membanjiri jalanan di seluruh negeri. Mereka melambaikan bendera oranye partainya, Partai Kristen Maronit.

"Lebanon masih memiliki ladang ranjau, tetapi telah terhindar dari perang yang dapat membakar seluruh wilayah," kata Aoun setelah mengambil sumpah presiden.

Sidang parlemen pada Senin dipimpin Ketua DPR Nabih Berri dan dihadiri oleh 127 anggota dari 128 kursi yang disediakan untuk putaran pemilihan ke-46.

Setelah pemilihan, Berri menyatakan Aoun sebagai presiden ke-13 Republik Lebanon dan meminta agar presiden terpilih itu diambil sumpahnya.

Sekutu Hezbollah

Aoun memiliki hubungan dengan partai Hezbollah yang didukung oleh Iran. Pasukan partai tersebut saat ini ikut berperang di Suriah bersama pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

Pasukan partai tersebut saat ini ikut berperang di Suriah bersama pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

Aoun diperkirakan akan menominasikan Saad Hariri sebagai perdana menteri. Aoun mengatakan, tetap menjadi prioritas untuk mencegah percikan perang Suriah mencapai Lebanon.

Di tengah kurang harmonisnya kondisi politik, demikian Xinhua seperti dikutip Antara, proses pembentukan pemerintahan kemungkinan akan berjalan lama dan sulit.