Seruan untuk Menyelidiki Kekejaman Duterte di Masa Lalu Menguat

MANILA, KOMPAS.com - Seruan untuk menyelidiki Presiden Filipina Rodrigo Duterte menguat setelah salah seorang mantan anak buahnya mengungkap kekejaman sang presiden di masa lalu.

Sebelumnya, Edgar Matobato, bekas anak buah Duterte, di hadapan Senat Filipina mengklaim semasa menjabat wali kota Davao, Duterte memerintahkan pembunuhan 1.000 lawan politik dan terduga pelaku kejahatan.

Di hadapan Senat, Matobato mengatakan, pembunuhan 1.000 orang itu dilakukan pada 1988-2013, dan setidaknya Duterte satu kali membunuh langsung salah seorang korban.

"Ini adalah sebuah tuduhan serius dan kami menganggap hal ini sangat serius," kata juru bicara Kemenlu AS, Mark Toner.

Sejumlah kalangan mengatakan, dugaan pembunuhan yang dilakukan Duterte di Davao selama lebih dari 20 tahun itu menjadi dasar kebijakannya ketika menjadi presiden saat ini.

Apalagi, klaim kekejaman Duterte ini muncul ketika Senat juga tengah menyelidiki dugaan pembunuhan di luar pengadilan dalam perang melawan narkoba yang selama 72 hari sudah menewaskan lebih dari 3.000 orang.

Human Right Watch (HRW), organisasi pemantau HAM asal AS mendesak Manila agar mengizinkan para penyidik PBB melakukan investigasi terkait klaim Matobato.

"Presiden Duterte tak bisa diharapkan menyelidiki dirinya sendiri, sehingga sangat penting jika PBB yang melakukan investigasi," kata Brad Adams, direktur HRW untuk kawasan Asia.

Duterte sejauh ini membantah semua tudingan terkait pembunuhan di luar pengadilan dan keterlibatannya dalam berbagai pembunuhan.

Sedangkan Menteri Kehakiman Vitaliano Aguirre menyebut semua tuduhan tersebut sebagai sebuah kebohongan dan kepalsuan.

Wilnor Papa, pengkampanye Amnesti Internasional di Manila, mengatakan, aksi pembunuhan di luar persidangan ini muncul salah satunya karena pemerintah Filipina selama ini gagal menyeret Duterte ke meja hijau.

"Kini kita menyaksikan pembunuh yang mengendarai sepeda motor seperti yang muncul di jalanan kota Davao pada akhir 1990-an," kata Papa, Jumat (16/9/2016).

"Targetnya tak hanya pengedar narkoba. Bahkan penjahat kelas teri semacam pencopet juga menjadi sasaran. Pada dasarnya semua orang menjadi sasaran," tambah Papa.

Sedangkan anggota DPR Edcel Langman mendesak Duterte untuk membentuk sebuah komisi independen terdiri atas para pensiunan hakim untuk mengungkap pelaku dan para korban pembunhuan itu.

Di sisi lain, nasib mantan anak buah Duterte, Edgar Matobato, menjadi tak jelas seetlah sekutu Duterte, Aquilino Pimentel menolak menempatkan Matobato ke dalam program perlindungan saksi.

"Tak ada bukti bahwa nyawanya dalam bahaya," ujar Pimentel kepada AFP.