Yunani Dibanjiri 28.000 Pengungsi Anak, 1.500 Anak di Antaranya Tanpa Orangtua

ATHENA, KOMPAS.com - Yunani dibanjiri membutuhkan lebih banyak bantuan untuk menangani 28.000 pengungsi anak, yang membanjiri negara itu.

Sekitar 1.500 orang di antaranya adalah anak yatim piatu, yang terdampar di negara tersebut tanpa ditemani orangtua mereka.

Komisioner Uni Eropa untuk Keadilan, Vera Jourova, mengungkapkan hal itu pada Senin (12/9/2016), seperti dilaporkan Xinhua.

Sedangkan The Guardian menambahkan, 3.000 pengungsi anak di Yunani ditampung di tenda-tenda dalam kondisi 'menyedihkan',  kekuarangan makanan dan fasilitasnya terbatas.

“Tak seorang pun di antara kami yang ingin berada di sini,"kata Ahmed Kamshle, anak berusia 14 tahun dari Suriah.

Jourova menyampaikan pernyataan itu bersamaan dengan munculnya unjuk rasa di pusat penampungan kepulauan Laut Aegean yang saat ini telah kelebihan kapasitas.

“Yunani membutuhkan bantuan untuk menangani 1.500 pengungsi anak yang tidak mempunyai orangtua maupun saudara yang bisa merawat mereka,” kata Jorouva.

“Mereka harus mendapatkan bantuan dari Eropa sehingga dapat hidup dengan aman," kata Jourova setelah bertemu sejumlah perwakilan Yunani di pusat penampungan pengungsi di Athena.

Menurut perhitungan UNICEF, ada setidaknya 28.000 pengungsi anak yang terjebak di Yunani. Sebanyak sebanyak 1.500 di antaranya harus hidup tanpa orangtua.

Di luar itu, hanya 30 persen di anak-anak pengungsi itu yang tinggal di perumahan formal.

Otoritas di Yunani sudah sering memprotes Uni Eropa karena sejauh ini hanya merelokasi sekitar 3.000 pengungsi ke negara-negara lain dari 33.000 yang direncanakan sampai awal 2017.

Sementara ketegangan muncul di sejumlah tempat penampungan pengungsi yang ditinggali oleh 60.000 orang.

Mereka terjebak di Yunani setelah negara-negara di kawasan Balkan menutup rute ke kawasan Eropa tengah sejak Februari lalu.

Senin (12/9/2016) pagi waktu setempat, sekelompok anak-anak pengungsi di penampungan Pili, Pulau Kos, membakar sejumlah kasur dan matras.

“Mereka juga memprotes buruknya standar pelayanan dan penundaan proses permintaan suaka, demikian kantor berita AMNA melaporkan.