Mahasiswa Pro-demokrasi Duduk di Parlemen Hongkong, Beijing Beri Peringatan

HONGKONG, KOMPAS.com - Salah satu hal mengejutkan dalam pemilihan Dewan Legislatif Hong Kong pada Minggu (4/9/2016) adalah terpilihnya Nathan Law Kwin-chung (23) menjadi anggota parlemen.

Bagi warga Hongkong, wajah Nathan cukup populer karena kader Partai Demosisto ini adalah salah satu pemimpin mahasiswa dalam unjuk rasa Occupy pada 2014.

Partai Demosisto yang menjadi tempat bernaung Nathan dikenal memperjuangkan hak Hong Kong untuk menentukan nasib sendiri, sejalan dengan aksi Occupy 2014 yang dipimpinnya.

Nathan menjadi satu dari lima politisi penganjur kemerdekaan atau menentukan nasib sendiri yang kini duduk di dewan legislatif Hongkong.

Terpilihnya Nathan dan empat politisi pro-kemerdekaan ini, ternyata tak luput dari pantauan pemerintah Beijing yang langsung memberikan peringatan keras.

"Kami dengan tegas menentang semua aktivitas terkait kemerdekaan Hongkong dalam berbagai bentuk, di dalam atau di luar Dewan Legislatif, dan mendukung pemerintah Hongkong untuk menjatuhkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku," demikian juru bicara Kabinet China urusan Makau dan Hongkong seperti dikutip Xinhua.

Juru bicara itu menambahkan, sejumlah kandidat anggota parlemen menggunakan pemilihan umum sebagai cara untuk mempromosikan kemerdekaan secara terbuka.

Cara ini, lanjut pemerintah China, tak hanya melanggar konstitusi China tetapi juga tak sesuai dengan konstitusi kecil Hongkong.

"Tujuan itu juga bertentangan dengan kepentingan sebagian besar warga Hongkong," tambah pernyataan tersebut.

Pemilihan anggota dewan legislatif yang baru saja berakhri ini merupakan pemilihan dengan jumlah pemilih terbanyak setelah Hongkong dikembalikan Inggris kepada China pada 1997 di bawah kesepakatan "satu negara dua sistem" yang melindungi kebebasan Hongkong selama 50 tahun.

Kekhawatiran intervensi Beijing di berbagai bidang mulai dari masalah politik hingga pendidikan dan media, memicu munculknya gerakan untuk memerdekakan Hongkong dari China.

Para anggota parlemen baru ini akan diambil sumpahnya pada 1 Oktober dan harus membacakan sumpah yang salah satu isinya adalah mengakui bahwa Hongkong adalah bagian dari China.

Tentu saja sebagian besar anggota dewan legislatif masih dikendalikan para politisi pro-Beijing, sebab hanya 35 dari 70 anggota parlemen yang dipilih 3,8 juta pemilik suara.

Sementara 30 kursi lain disebut "konstituen fungsional" yang mewakili berbagai profesi dan  sebagian besar cenderung mendukung Beijing.