Data Kapal Selam India Bocor, Australia Minta Perusahaan Perancis Jaga Ketat Informasi

CANBERRA, KOMPAS.com - Departemen Pertahanan Australia memperingatkan perusahaan Perancis (DCNS) yang membuat kapal selam di Adelaide untuk menjaga keamanan proyek tersebut.

Menteri Industri Pertahanan Christopher Pyne memerintahkan, agar peringatan itu disampaikan kepada DCNS.

Pada April lalu DCNS memenangkan tender senilai 50 miliar dolar atau sekitar Rp 500 triliun untuk membuat 12 kapal selam.

Lalu pekan ini, media Australia mengklaim sudah membaca 22.400 halaman dokumen terkait kemampuan tempur kapal selam kelas Scorpene yang dibuat DCNS untuk AL India.

Padahal sejumlah negara seperti Malaysia dan Chile juga menggunakan varian kapal selam yang sama. Sementara Brasil berencana meluncurkan armada kapal selamnya pada 2018.

Sejak itu muncul pembicaraan mengenai apakah perusahaan pertahanan Perancis itu telah diretas.

Kepada DCNS, Departemen Pertahanan Australia menghendaki tingkat proteksi yang sama seperti yang diberikan perusahaan Amerika Serikat untuk menjaga  informasi saat membuat kapal selam Australia.

Hal ini terkonfirmasi hanya beberapa hari setelah Pyne mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa kebocoran itu "tidak ada hubungannya" dengan program kapal selam masa depan yang dicanangkan pemerintah Australia.

"Program ini berjalan di bawah syarat keamanan yang ketat di mana seluruh informasi dan data teknis dikelola sekarang dan di masa depan," kata Pyne awal pekan ini.

"Syarat serupa berlaku dalam proteksi seluruh informasi sensitif dan data teknis untuk kapal selam Collins, dan telah berjalan baik selama beberapa dekade," lanjut Pyne.

Namun pada Jumat (26/8/2016) saat tampil di stasiun televisi Channel Nine, Pyne mengaku kebocoran itu sangat "memalukan" bagi DCNS dan AL India.

DCNS juga mengeluarkan pernyataan awal pekan ini yagn menyebutkan bahwa pemerintah Perancis akan menyelidiki dan memastikan dokumen yang bocor tersebut.

"Masalah yang terkait dengan India tidak ada hubungannya dengan program kapal selama Australia, yang beroperasi menurut aturan Pemerintah Australia mengenai perlindungan data sensitif," demikian pernyataan DCNS.