Turki Melarang Akademisi Bepergian ke Luar Negeri

ANKARA, KOMPAS.com - Pihak berwenang Turki untuk sementara waktu melarang para akademisi negeri itu melakukan perjalanan ke luar negeri sejak Rabu (20/7/2016).

Larangan ini diberlakukan setelah gagalnya kudeta militer pekan lalu di dua kota penting, Ankara dan Istanbul. Kini Turki pun melakukan pembersihan di tubuh pemerintah.

Setidaknya sudah lebih dari 50.000 orang ditangkap, dipecat, atau diberhentikan sementara waktu.

Presiden Recep Tayyip Erdogan mengetuai rapat dewan keamanan nasional dan kabinet di Ankara, ibu kota negara itu.

Ini adalah pertama kalinya sejak dia kembali ke Ankara setelah percobaan kudeta, Jumat (15/7/2016).

Sejauh ini sekitar 1.577 dekan, 21.000 guru, dan 15.000 pejabat kementerian pendidikan sudah dipaksa mengundurkan diri.

Turki memperluas pembersihan di tubuh sektor pendidikan karena ingin membasmi apa yang dianggap sebagai pendukung Fethullah Gulen (75), ulama Turki yang mengasingkan diri ke Amerika.

Gulen yang tinggal di Pennsylvania, AS, dituduh sebagai otak percobaan kudeta meski tudingan itu sangat disangkal Gulen yang menuding balik Erdogan sebagai perancang upaya kudeta.

Dewan Pendidikan Tinggi Turki meminta para rektor universitas untuk 'segera memeriksa semua pegawai akademis dan administrasi' yang terkait dengan organisasi yang dinamakan Fethullah Terrorist Organisation (FETO) dan melaporkannya kembali sebelum 5 Agustus.

Dewan itu juga memberitahu universitas-universitas untuk menyuruh para akademisi yang bekerja atau belajar di luar negeri agar pulang 'sesegera mungkin'.

Seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa larangan akademisi yang pergi ke luar negeri hanya untuk sementara waktu.

Tujuan pelarangan itu ialah untuk mencegah dugaan komplotan pelaku kudeta di universitas-universitas melarikan diri ke luar negeri.

Turki mendesak AS menyerahkan Gulen yang saat ini berada di AS dan masalah ini sudah diangkat dalam percakapan telepon antara Presiden Barack Obama dan Presiden Erdogan.

Juru bicara AS, Josh Earnest, mengatakan apakah Gulen diserahkan atau tidak akan diputuskan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak.