Pasca-pembocoran "E-mail Erdogan", Otoritas Turki Tutup Akses ke WikiLeaks

ANKARA, KOMPAS.com - Dewan Komunikasi dan Telekomunikasi Turki, Rabu (20/7/2016), menutup akses ke WikiLeaks.

Hal itu dilakukan beberapa jam sesudah WikiLeaks mengatakan akan membocorkan ribuan surat elektronik partai berkuasa saat Ankara melakukan bersih-bersih pasca upaya kudeta yang gagal baru-baru ini.

Sekitar 50.000 tentara, polisi, hakim, dan guru telah dipecat dan ditahan sejak kudeta gagal pada akhir pekan lalu itu.

Sekutu Turki di Barat menyampaikan keprihatinannya atas gerakan pemerintah tersebut, seperti dilaporkan Reuters.

WikiLeaks, Selasa (19/7/2016), menyiarkan sekitar 300.000 surat elektronik penguasa, Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP), yang tercatat sejak 2010 hingga 6 Juli tahun ini.

Situs berita The Independent mengatakan, WikiLeaks juga berjanji segera merilis berbagai dokumen terkait struktur politik Turki setelah diguncang sebuah upaya kudeta militer.

Menurut WikiLeaks, mereka akan merilis 500.000 dokumen dan 300.000 surat elektronik yang disebut sebagai "E-mail Erdogan" dalam waktu dekat.

Sejak mengumumkan niatnya itu pada Selasa (19/7/2016), situs anti-kerahasiaan itu mengaku server mereka terus mendapatkan serangan. 

Surat elektronik itu diambil sebelum percobaan kudeta, salah satunya mengungkap pernyataan "tanggapan pemerintah pasca-percobaan kudeta," kata WikiLeaks dalam lamannya.

Sumber surat elektronik itu tidak terhubung dengan dalang kudeta, partai oposisi pemerintah, juga negara, kata WikiLeaks.

WikiLeaks, yang didirikan Julian Assange, membocorkan sejumlah dokumen, sebagian besar dari pemerintah.

Pihak tersebut ikut menyebarkan materi rahasia militer AS dan dokumen diplomatik, hingga dianggap sebagai aksi pembocoran informasi terbesar dalam sejarah AS.

Dewan Komunikasi dan Telekomunikasi Turki, Rabu, mengatakan, "langkah administratif" telah dijalankan guna menutup laman tersebut.

Ungkapan itu biasa digunakan saat akses terhadap suatu laman internet ditutup.

Turki secara berkala selama ini memang telah menutup jalur internet, terutama yang terkait dengan peristiwa politik. Bahkan bersikap keras terhadap media.

Sikap yang sangat protektif itu sering kali dikecam kalangan oposisi dan kelompok pegiat HAM sebagai serangan lebih luas terhadap media dan kebebasan menyampaikan pendapat.