Rakyat China Marah, Filipina Segera Kirim Fidel Ramos ke Beijing

BEIJING, KOMPAS.com - Rakyat China 'sangat marah' atas keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag, Belanda,  yang menyatakan klaim China di Laut Cina Selatan tak memiliki landasan hukum.

Pengamat politik di Beijing, Xu Liping, yang mengikuti reaksi warga China melalui surat kabar dan media sosial, mengungkapkan hal itu pada Kamis (14/7/2016).

"Rakyat biasa sangat marah dan menganggap putusan pengadilan di Belanda sebagai ancaman terhadap kedaulatan China di Laut Cina Selatan," kata Xu.

Pantauan di WeChat, salah satu aplikasi pesan yang populer, memperlihatkan desakan kepada pemerintah untuk melakukan konfrontasi.

"Beri saya senjata," kata seorang pengguna WeChat, seperti dilaporkan BBC Indonesia.

Kasus klaim teritorial ini diajukan oleh pemerintah Filipina, yang membuat muncul desakan di China agar China memboikot mangga dari Filipina.

Xu menjelaskan kemarahan dan frustrasi rakyat juga diarahkan ke Amerika Serikat dan Jepang.

"Warga di sini menganggap keputusahan PCA di Belanda dipengaruhi oleh AS dan Jepang," kata Xu.

Menurut Xu, di China semua orang menganggap bahwa China memiliki hak kedaulatan di Laut Cina Selatan dan hal ini dikatakan secara jelas kepada murid-murid SMP dan SMA.

"Dan sekarang ada keputusan mahkamah bahwa China tak punya kedaulatan wilayah di Laut China Selatan. Keputusan ini tak bisa diterima oleh rakyat China. Rakyat menolak keputusan tersebut," katanya.

Namun, sebenarnya masalah Laut China Selatan tidak hanya antara  China dan Filipina, tetapi empat negara lain juga mengklaim atas wilayah yang sama, yakni Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Taiwan.

Pada Rabu (13/7/2016), Taiwan bahkan telah mengirim kapal perangnya untuk melakukan patroli di sekitar pulau yang diklaimnya di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan. 

The Daily Signal Mantan Presiden Filipina, Fidel Ramos, diutus oleh Presiden Filipinan Rodrigo Duterte ke Beijing, China, untuk memulihkan hubungan terkait meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan pasca putusan Mahkamah Arbitrase Internasional, Juli 2016.

Sementara itu kantor berita Agence France-Presse melaporkan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte,  Kamis (14/7/2016), mengatakan, dia akan mengirim untusan seniornya untuk bertemu dengan diplomat China guna membahas konflik di Laut China Selatan.

Utusan seniornya itu adalah mantan Presiden  Fidel Ramos  untuk melakukan pembicaraan bilateral dengan Beijing.

Duterte  meminta Ramos "pergi ke China untuk memulai pembicaraan" dengan Beijing setelah putusan pengadilan yang didukung PBB yang menguntungkan Filipina.

"Perang ... bukanlah pilihan. Jadi apakah adalah jalan lain? Perundingan damai. Saya tidak bisa menjelaskannya sekarang," kata Duterte.

"Saya harus berkonsultasi banyak orang, termasuk mantan Presiden Ramos. Saya dengan hormat memintanya untuk pergi ke China dan memulai pembicaraan," kata Duterte.