Tugas Berat Menanti Theresa May di Inggris yang "Terbelah"

LONDON, KOMPAS.com - Pemimpin Partai Konservatif Theresa May, Rabu (13/7/2016), hampir pasti mengambil alih jabatan perdana menteri Inggris dari David Cameron, kurang dari tiga pekan setelah hasil referendum memutuskan negeri itu keluar dari pakta ekonomi Uni Eropa.

Namun, menjadi perdana menteri perempuan pertama Inggris sejak masa pemerintahan Margaret Thatcher, May menghadapi tugas berat menakhodai Inggris yang "bercerai" dari Uni Eropa.

Tugas pertama May adalah membentuk kabinet baru yang di dalamnya akan bertugas seorang menteri yang khusus mengurus persiapan Inggris secara resmi keluar dari Uni Eropa.

Diperkirakan, di bawah pemerintahan May, sejumlah politisi perempuan akan mendapatkan posisi penting. Kabinet baru ini kemungkinan besar akan berupa gabungan politisi berpengalaman dan sejumlah politisi yang mendukung Brexit.

Meski May menegaskan dia tidak akan menggelar referendum kedua dan memastikan "Brexit adalah Brexit" tetapi dia berjanji tidak akan memulai proses keluarnya Inggris sebelum akhir tahun ini.

Di sisi lain, para pemimpin Uni Eropa mendesak agar pemerintah Inggris segera mempercepat proses negeri itu keluar dari Uni Eropa.

Para pemimpin Uni Eropa menegaskan, mereka tidak bersedia menegosiasikan hubungan baru dengan London hingga negeri itu secara formal mengajukan pengunduran diri.

Di dalam negeri, May juga mendapat tekanan dari para pendukung Brexit dari anggota Partai Konservatif dan partai UK Independence Party (UKIP) untuk segera mengimplementasikan hasil referendum.

Para pengamat memperkirakan, tekanan bagi May akan semakin kuat pada musim gugur mendatang di saat para pemimpin Uni Eropa bertemu di Brussels, Belgia untuk membahas masalah ini.

Tak hanya itu, keluarnya Inggris dari Uni Eropa kini disusul dengan rencana Skotlandia, yang sebagian besar rakyatnya memilih tetap bersama Uni Eropa, untuk kembali menggelar referendum lepas dari Inggris Raya.

Dan, May menegaskan, mempertahankan kesatuan Inggris Raya menjadi prioritas utamanya saat ini.

Sementara di internal Partai Konservatif, May mewarisi perpecahan antara para kader yang menginginkan tetap bersama Uni Eropa dan mereka yang menyokong Brexit seperti Boris Johnson, mantan wali kota London.