Kebijakan Pentagon Soal Prajurit Transjender Menuai Kritik

WASHINGTON, KOMPAS.com - Kebijakan terbaru Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang membuka peluang bagi kaum transjender menjadi prajurit militer, akan melemahkan pertahanan negara.

Sebab, kondisi tersebut berpotensi menggiring para prajurit mengaku untuk tak siap diterjunkan dalam tugas karena alasan medis.

"Ini adalah contoh terbaru betapa Pentagon dan Presiden AS lebih mementingkan politik daripada kebijakan," kata Anggota Kongras AS dari Partai Republik Mac Thornberry, Kamis (30/6/2016).

"Kesiapan militer kita, yang sekaligus juga berkaitan dengan keselamatan nasional sangat bergantung pada prajurit yang sehat dan siap diterjunkan ke mana saja," ungkap dia, seperti dikutip AFP.

Sementara itu, Senator senior Republiken Jim Inhofe, yang juga duduk dalam komite angkatan bersenjata di senat menilai kebijakan itu adalah sebuah pengalihan isu. 

"Kita tahu, militer AS sedang menghadapi kekurangan prajurit yang siap tempur, hal itu seharusnya yang menjadi perhatian Obama. Namun kelihatannya mereka lebih tertarik menangani agenda sosial,' ungkap Inhofe.

Sejauh ini, militer AS memiliki 1,3 juta personel. Berdasarkan sebuah studi, sekitar 2.500 pasukan yang bertugas itu adalah kaum transjender. Sama halnya dengan sekitar 1.500 orang dari sekitar 825.000 jumlah pasukan cadangan.

Dengan kebijakan ini, kaum gay dan transjender akan bisa tetap mengabdi tanpa "harus berdusta" mengenai identitas mereka.

"Hal ini pun memberikan kejelasan bagi para komandan yang selama ini terjebak dalam kondisi kebingungan politis," ungkap Senator dari Partai Demokrat Dick Durbin.

Terhitung mulai 1 Oktober 2016, militer AS mulai menganggung biaya pengobatan dan kesehatan bagi prajurit tranjender. 

"Sejauh ini, sudah ada 18 negara di dunia yang terbuka bagi kaum transjender, termasuk Inggris, Israel, dan Australia," kata Menteri Pertahanan AS Ashton Carter.