Rodrigo Duterte Resmi Dilantik Jadi Presiden Ke-16 Filipina

MANILA, KOMPAS.com - Hari ini, Kamis (30/6/2016), sosok kontroversial Rodrigo Duterte resmi menjadi presiden ke-16 Filipina untuk masa jabatan selama enam tahun ke depan.

Tak seperti biasanya, Duterte memilih membacakan sumpahnya di hadapan sekelompok kecil undangan di Istana Malacanang dan bukan di lapangan terbuka yang dihadiri ribuan orang.

"Tak ada seorang pemimpin pun, sekuat apapun dia, bisa sukses dalam tugas nasionalnya kecuali dia mendapatkan dukungan dan kerja sama dari rakyat yang memintanya memimpin," ujar Duterte usai pembacaan sumpah.

Sepanjang masa kampanye, Duterte menawarkan berbagai program keras untuk mengatasi angka kriminalitas yang tinggi di Filipina.

Beberapa hal yang ditawarkannya adalah mempraktikkan kembali hukuman mati, memerintahkan polisi lakukan tembak di tempat terhadap pelaku kriminal dan memberikan hadiah untuk jasad pengedar narkoba.

Bahkan, Duterte pernah mendorong warga sipil Filipina agar tak ragu untuk membunuh seorang pelaku kriminal.

Pengacara yang lebih dari dua dekade menjadi wali kota Davao itu juga menawarkan platform "unik" untuk menjaga ketertiban yaitu pemberlakuan jam malam untuk anak-anak dan larangan penjualan minuman keras setelah tengah malam.

Gaya pria 71 tahun yang blak-blakan dan keras ini sangat bertolak belakang dengan pendahulunya Benigno Aquino yang cenderung santun dan lebih "santai".

Namun, dengan mulut besarnya dan program-program "kejamnya", Duterte malah memenangkan pemilihan presiden dengan mudah mengalahkan para politisi kawakan yang di atas kertas jauh diunggulkan.

Dalam kampanyenya, Duterte menjanjikan untuk membunuh puluhan ribu penjahat dan membuang jasad mereka di Teluk Manila untuk makanan ikan.

Selama kampanye Duterte juga menyoroti Aquino, yang meski sukses meningkatkan perekonomian Filipina tetapi gagal mengatasi kemacetan lalu lintas, menurunkan angka kejahatan dan mengurangi kemiskinan yang diderita sebagian besar rakyat Filipina.

Masih banyak lagi hal kontroversial yang dilakukan Duterte selama masa kampanye termasuk gurauan soal pemerkosaan dan pembunuhan misionaris  Australia serta mengkritik Sekjen PBB Ban Ki-moon.

Selama menjadi wali kota Davao, Duterte diyakini memiliki pasukan pribadi, yang menurut para aktivis HAM membunuh lebih dari 1.000 orang yang adalah para tersangka kriminal.

Para aktivis ini khawatir, saat menjadi presiden, aksi pembunuhan di luar pengadilan semacam itu akan meningkat di seluruh Filipina.

Kekhawatiran itu mungkin benar, sebab sejak Duterte memenangkan pemilihan presiden, kepolisian Filipina menjadi lebih "galak" dan membunuh pukuhan tersangka pelaku kejahatan.

Bahkan wali kota Cebu, kota terbesar kedua di Filipina, juga mengadopsi gaya Duterte yaitu memberi hadiah bagi polisi yang membunuh para pengedar narkoba.

Namun, di belakang berbagai kontroversi  dan retorika perang melawan kriminalitas, Duterte juga menjanjikan sebuah reformasi di bidang pemerintahan.

Salah satunya adalah mengubah pemerintahan desentralisasi Filipina menjadi federalisme. Duterte berharap dengan otonomi yang lebih luas tiap daerah bisa memiliki bagian lebih banyak dari pendapatan mereka.

Satu hal lain yang dijanjikan Duterte adalah mengakhiri pemberontakan Muslim dan komunis yang sudah berlangsung beberapa puluh tahun dan telah menewaskan puluhan ribu orang.